81 Tahun Merdeka: Jangan Hanya Menghitung Pertumbuhan, Ukurlah Kualitas Manusia

Supremasi Hukum: Infrastruktur yang Tidak Kelihatan

Ada satu fondasi lain yang sering luput ketika kita membicarakan pembangunan manusia: hukum. Sekolah membutuhkan anggaran. Rumah sakit membutuhkan anggaran. Program perlindungan sosial membutuhkan anggaran. Semua itu membutuhkan tata kelola yang baik.

Di sinilah supremasi hukum menjadi penting. Hukum adalah infrastruktur pembangunan yang tidak selalu terlihat, tetapi menentukan apakah seluruh pembangunan berjalan dengan adil.

Dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipidkor Polri, misalnya, penyidik pada Juli 2026 mengumumkan penyitaan 74 kilogram emas batangan dan uang tunai berbagai mata uang dengan nilai sekitar Rp 476 miliar.

Tentu harus ditegaskan: penyitaan adalah bagian dari proses penyidikan, bukan putusan pengadilan. Prinsip ini penting. Pemberantasan korupsi harus keras. Tetapi hukum juga harus tetap berada dalam koridor due process of law.

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuat kita melupakan prinsip dasar negara hukum. Sebab supremasi hukum bukan sekadar berapa banyak orang ditangkap. Bukan pula berapa banyak aset disita.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah hukum berlaku konsisten. Apakah prosesnya transparan. Apakah setiap orang memperoleh hak yang sama.

Dan apakah hukum benar-benar mampu melindungi mereka yang lemah ketika berhadapan dengan mereka yang kuat. Publik tentu berharap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terjebak dalam kompetisi menunjukkan kekuasaan.

Penegakan hukum bukan panggung untuk show of force. Hukum harus menjadi instrumen keadilan. Jika hukum kehilangan kepercayaan publik, pembangunan kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.

Kita Tidak Kekurangan Potensi

Indonesia memiliki modal yang luar biasa. Penduduk besar. Sumber daya alam melimpah. Pasar domestik besar. Letak geografis strategis. Dan bonus demografi. Tetapi semua itu bukan jaminan otomatis menjadi kekuatan.

Sumber daya alam tanpa manusia berkualitas bisa menjadi kutukan. Penduduk besar tanpa pendidikan yang baik bisa menjadi beban. Ekonomi besar tanpa pemerataan bisa memperlebar kesenjangan. Dan pembangunan tanpa hukum yang kuat bisa melahirkan ketidakadilan.

Karena itu, Indonesia tidak perlu minder ketika membandingkan diri dengan Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Perbandingan bukan untuk mengatakan Indonesia gagal.

Perbandingan justru diperlukan agar kita tahu di mana kita tertinggal dan apa yang bisa dipelajari. Kita tidak harus meniru negara lain. Tetapi kita harus berani belajar.

Dari Vietnam, kita bisa belajar tentang konsistensi pembangunan sumber daya manusia. Dari Malaysia, kita bisa melihat bagaimana layanan sosial dan ekonomi dikembangkan. Dari Thailand, kita bisa melihat capaian dalam kesehatan dan harapan hidup.

Indonesia tetap harus menemukan jalannya sendiri. Tetapi menemukan jalan sendiri tidak berarti menutup mata terhadap keberhasilan orang lain.

Merdeka Bukan Sekadar Bertumbuh

Pada akhirnya, 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar.

Untuk siapa pembangunan dilakukan? Jika ekonomi tumbuh tetapi keluarga miskin tetap kesulitan menyekolahkan anaknya, ada yang harus diperbaiki.

Jika sekolah bertambah tetapi kemampuan dasar anak tidak meningkat, ada yang harus dievaluasi. Jika rumah sakit semakin banyak tetapi masyarakat masih hidup dengan beban penyakit yang tinggi, ada yang harus dibenahi.

Jika hukum semakin banyak digunakan tetapi kepercayaan publik terhadap institusi hukum menurun, ada yang harus direnungkan.

Kemerdekaan tidak selesai ketika bendera Merah Putih dikibarkan. Kemerdekaan juga tidak selesai ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertentu. Kemerdekaan baru terasa ketika manusia Indonesia mempunyai kesempatan yang adil untuk hidup layak.

Ketika anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ketika seorang pekerja memperoleh penghasilan yang memungkinkan keluarganya hidup bermartabat. Ketika masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa takut jatuh miskin.

Dan ketika hukum benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sebagai sesuatu yang hanya terasa kuat kepada mereka yang lemah.

Maka, setelah 81 tahun merdeka, barangkali pertanyaan yang paling jujur bukan: Seberapa besar Indonesia tumbuh?

Tetapi: Seberapa tinggi kualitas manusia Indonesia berkembang?

Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekadar tentang menjadi bangsa yang besar. Kemerdekaan adalah tentang menjadikan setiap manusia Indonesia berharga.

Pertumbuhan ekonomi harus berubah menjadi kesejahteraan. Pendidikan harus menjadi jalan mobilitas sosial. Kesehatan harus menjadi kualitas hidup. Dan supremasi hukum harus menjadi jaminan keadilan.

Jika semua itu benar-benar dirasakan rakyat, barulah kita bisa mengatakan: Indonesia bukan hanya merdeka secara politik. Indonesia juga merdeka dalam kehidupan. (*)