Negeri ini punya proyek besar bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah gagasan mulia: anak-anak makan bergizi, negara hadir, masa depan cerah.
Lalu datang kabar yang membuat masa depan mendadak agak mual: sejumlah anak di Sidoarjo jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG. Muntah. Diare. Pusing. Dan seperti biasa, ketika sistem bermasalah, manusia Indonesia punya satu refleks hebat: membuat konferensi pers, dengan berbagai alasan dan sanggahannya.
Tapi, kali ini muncul satu ‘anak’ yang tidak mau ikut diam. Anak yang berani unjuk gigi. Namanya Anak Krakatau. Seolah, dia berteriak: “Jangan salahkan anak-anaknya. Mereka cuma makan apa yang diberikan.” Semua menoleh ke arahnya. “Yang perlu diperiksa adalah tata kelolanya.” lanjutnya. Waduh. Anak Krakatau ternyata mulai kritis.
Dia terus ngoceh: “Siapa yang menentukan standar dapur? Bagaimana pemasok dipilih? Bagaimana bahan baku diperiksa? Siapa yang memastikan suhu penyimpanan aman? Bagaimana makanan didistribusikan? Siapa yang melakukan inspeksi mendadak? Bagaimana sampel makanan disimpan untuk pemeriksaan laboratorium? Dan yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem gagal…???”
Ruangan mendadak lebih sunyi daripada ruang sidang. Sebab MBG bukan sekadar urusan “ada makanan atau tidak”. Ini adalah rantai tata kelola pangan raksasa. Semakin besar skalanya, semakin besar pula kebutuhan terhadap _food safety management system,_ ketertelusuran, standar operasional, audit independen, pengawasan berlapis, dan mekanisme respons insiden.
Masalahnya, kita sering membangun program dengan kecepatan roket, tetapi sistem pengawasannya masih memakai sepeda ontel. Target distribusi dihitung sampai jutaan porsi. Tetapi pertanyaan sederhana kadang tertinggal: “Kalau satu dapur bermasalah, siapa yang pertama tahu?” Dan lebih penting lagi: “Kalau sudah tahu, siapa yang punya kewenangan menghentikan distribusi?”
Inilah kritik paling mendasar terhadap tata kelola MBG: jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari berapa banyak porsi yang dibagikan, sementara kualitasnya diukur setelah anak-anak menjadi pasien. Indikator keberhasilan tidak boleh berhenti pada output, jumlah makanan tersalurkan. Harus ada outcome: keamanan pangan, kualitas gizi, kepatuhan standar, kecepatan deteksi insiden, transparansi hasil pemeriksaan, serta tindakan korektif yang benar-benar terdokumentasi.
Anak Krakatau kemudian berkata: “Program besar tidak cukup dikelola dengan niat baik. Niat baik harus punya SOP. SOP harus punya pengawas. Pengawas harus punya data. Dan semua itu harus punya penanggung jawab.” Kalimat terakhir membuat semua orang diam.
Karena ternyata, persoalannya bukan sekadar siapa yang memasak nasi. Persoalannya adalah siapa yang menjaga agar nasi itu aman sampai masuk ke mulut anak. Dan kalau sebuah gunung api saja berani memperingatkan sebelum meletus, mungkin tata kelola MBG juga perlu belajar satu hal sederhana: Jangan menunggu anak-anak jatuh sakit untuk mengetahui bahwa sistem pengawasan ternyata sedang batuk-batuk.
0 Tanggapan
Empty Comments