APBD-P 2026 Jatim: Jangan Sekadar Besar di Anggaran, Harus Besar di Manfaat

Hibah, Bencana, Pemuda dan Olahraga Harus Berdampak

Realisasi hibah per 19 Agustus baru sekitar 34,05 persen, sementara terdapat 88 hibah bermasalah senilai sekitar Rp 24,21 miliar.

Hibah yang tidak siap atau tidak mungkin direalisasikan harus segera dievaluasi dan, jika memenuhi ketentuan, dialihkan kepada program yang lebih prioritas dan siap dilaksanakan.
Begitu pula tambahan anggaran BPBD sekitar Rp 98,55 miliar.

Jawa Timur membutuhkan paradigma penanggulangan bencana yang lebih preventif: memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan dan pemulihan, bukan hanya membiayai respons ketika bencana sudah terjadi.

Untuk kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ukuran keberhasilan juga harus melampaui jumlah event. Kita membutuhkan regenerasi seniman, prestasi atlet, pemanfaatan aset olahraga dan penguatan ekonomi kreatif.

Tiga Syarat untuk Setiap Rupiah Tambahan

Pada akhirnya, setiap usulan tambahan anggaran sekitar Rp58,6 miliar maupun penggunaan SiLPA harus memenuhi tiga syarat sederhana: Pertama, jelas penerimanya. Kedua, siap dilaksanakan.
Ketiga, terukur manfaatnya.

Inilah esensi performance-based budgeting. DPRD tidak sedang mempersoalkan besarnya belanja. Yang dipersoalkan adalah apakah setiap tambahan belanja benar-benar mempunyai hubungan yang kuat dengan kebutuhan rakyat.

APBD bukan sekadar dokumen angka. APBD adalah kontrak fiskal antara negara dan rakyat.
Karena itu, Perubahan APBD 2026 Jawa Timur harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma dari budget driven menjadi outcome driven.

Jawa Timur tidak membutuhkan APBD yang hanya besar dalam angka. Jawa Timur membutuhkan APBD yang terasa dalam kehidupan rakyat: jalan yang semakin baik, sekolah yang semakin bermutu, rumah sakit yang semakin responsif, tenaga kerja yang semakin produktif, bantuan sosial yang semakin tepat sasaran, serta ekonomi daerah yang menciptakan pekerjaan yang layak.

Pertumbuhan ekonomi 5,84 persen harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih luas. SiLPA Rp3,38 triliun harus dipastikan bukan sekadar akibat rendahnya serapan. Dan tambahan belanja Rp2,64 triliun harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen atau besarnya angka. Rakyat menilai APBD dari perubahan yang mereka rasakan. Itulah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan Jawa Timur. (*)