Proses pergantian kepemimpinan dalam organisasi besar hampir selalu menghadirkan persoalan yang tidak sederhana. Selama seorang pemimpin masih berada di puncak kepemimpinan, organisasi mungkin terlihat baik-baik saja. Namun, ketika masa kepemimpinannya berakhir dan jabatan berpindah tangan, berbagai prediksi mulai muncul ke permukaan.
Siapa yang paling layak memimpin? Kelompok mana yang paling kuat? Siapa yang memiliki dukungan terbesar? Sejumlah pertanyaan tersebut hampir selalu membuat pergantian kepemimpinan menjadi momentum yang penuh ketegangan.
Di Indonesia, dinamika tersebut tampak dalam berbagai organisasi, khususnya organisasi keagamaan. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang digelar di Jombang kembali menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan bukan sekadar soal memilih ketua.
Mekanisme pemilihan juga menjadi bagian penting dalam perbincangan. Forum Muktamar menyepakati perubahan mekanisme penunjukan ketua umum dan rais aam dengan menggunakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
Dinamika semacam ini sudah menjadi hal yang mafhum dalam organisasi besar. NU memiliki tradisi, jaringan kiai, serta karakter kepemimpinan yang khas. Karena itu, kita tidak bisa sekadar membaca dinamika proses pemilihannya sebagai persoalan ribut atau tidak ribut.
Muhammadiyah dalam Menentukan Tampuk Kepemimpinan
Dalam memilih ketua umum, Muhammadiyah memiliki fenomena lain yang menarik. Muktamar Muhammadiyah juga menjadi perhelatan besar untuk menentukan tampuk kepemimpinan. Banyak nama muncul, proses seleksi berlangsung, pemilihan dilakukan, dan perbedaan pendapat pun tidak dapat dihindari.
Akan tetapi, Muktamar Muhammadiyah cenderung berlangsung relatif aman dan dikenal sebagai forum yang teduh. Pertanyaannya kemudian menjadi menarik, mengapa pemilihan ketua umum di Muhammadiyah tidak selalu tampil sebagai pertarungan terbuka antarindividu?
Jawaban singkatnya mungkin tidak hanya terletak pada karakter warganya. Jawaban itu justru berada pada cara Muhammadiyah memahami pola kepemimpinan kolektif-kolegial. Dalam pengambilan keputusan, Muhammadiyah lebih sering mengedepankan keputusan bersama.
Prof. Haedar pernah mengungkapkan, “Sejengkal dimajukan dan seinci ditinggikan.” Meskipun beliau menjabat sebagai ketua umum, hak suara, otoritas, dan tanggung jawab pimpinan tetap setara dengan sesama anggota pimpinan.
Muhammadiyah Tidak Memperebutkan Satu Kursi
Dalam banyak organisasi, pergantian kepemimpinan sering dipahami sebagai kompetisi untuk mendapatkan satu posisi tertinggi. Akibatnya, perhatian organisasi kemudian terpusat pada satu pertanyaan: siapa yang akan menjadi nomor satu?
Muhammadiyah memiliki cara yang sedikit berbeda dalam memandang kepemimpinan. Dalam sistem kolektif-kolegial, warga organisasi tidak semata-mata memilih satu orang untuk menjadi pemimpin organisasi.
Para muktamirin memilih anggota formatur yang kemudian bertugas menyusun kepemimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode berikutnya. Formatur tidak bekerja untuk mencari pemenang tunggal, melainkan merumuskan susunan kepemimpinan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Setelah formatur terbentuk, para anggotanya bermusyawarah untuk menentukan ketua umum sekaligus menyusun struktur kepengurusan Pimpinan Pusat lainnya. Proses tersebut menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan.
Dari proses tersebut, ketua umum tidak lahir dari pemilihan langsung yang memisahkan satu figur sebagai pemenang dan figur lain sebagai pihak yang kalah. Ketua umum lahir melalui proses musyawarah di antara anggota pimpinan yang telah memperoleh mandat dari Muktamar.
Setelah susunan kepengurusan ditetapkan, seluruh pengurus pusat bekerja bersama sebagai satu kesatuan kolektif-kolegial. Prinsip inilah yang membuat Muhammadiyah lebih condong pada kerja tim daripada kemenangan seorang individu.
Muhammadiyah mendistribusikan sistem kepemimpinan kepada sebuah tim sehingga kompetisi tidak berakhir dengan logika menang dan kalah secara mutlak. Muhammadiyah juga memandang tokoh yang tidak menjadi ketua umum belum tentu berada di luar kepemimpinan.
Tokoh tersebut tetap menjadi bagian penting dari kolektif kepemimpinan. Dengan demikian, proses pemilihan tidak serta-merta menyingkirkan figur yang tidak menduduki posisi tertinggi dalam organisasi.
Pra-Muktamar, Banyak Hal Sudah Dimusyawarahkan
Di sisi lain, proses pemilihan ketua di Muhammadiyah tidak terlalu pelik karena forum Tanwir telah membahas berbagai persoalan sebelumnya. Dalam tradisi Muhammadiyah, Tanwir berfungsi sebagai ruang permusyawaratan untuk membahas persoalan besar dan rumit sebelum Muktamar berlangsung.
Proses berjenjang inilah yang membantu Muktamar agar tidak menanggung seluruh beban perdebatan sekaligus. Sering kali sebuah forum menjadi panas bukan karena orang-orang di dalamnya tidak mampu bermusyawarah.
Forum menjadi panas karena terlalu banyak persoalan yang belum terselesaikan dan kemudian bertumpuk dalam satu pertemuan. Muhammadiyah berusaha mengurai persoalan tersebut melalui tahapan permusyawaratan yang berlangsung sebelumnya.
Di balik permusyawaratan yang berjenjang, terdapat proses penyaringan, pembahasan, dan perumusan yang berlangsung secara bertahap. Karena itu, ketika Muktamar berlangsung, forum tidak selalu memulai pembahasan dari nol.
Sebagian persoalan telah lebih dahulu melalui proses pematangan. Proses tersebut membantu peserta Muktamar untuk lebih fokus menentukan arah organisasi dan mengambil keputusan strategis.
Cara Kita dalam Memandang Muktamar
Berkaca pada uraian sebelumnya, ternyata cara kita memahami Muktamar juga menentukan suasana yang lahir di dalamnya. Jika kita hanya memahami Muktamar sebagai arena untuk memenangkan kelompok, maka yang muncul adalah logika kompetisi: siapa yang menang dan siapa yang kalah?
Akan tetapi, jika kita memahami Muktamar sebagai forum tertinggi untuk menjaga keberlanjutan gerakan, maka cara pandangnya akan sangat berbeda. Muktamar akan membicarakan evaluasi perjalanan organisasi, arah gerakan, persoalan kebangsaan, hingga program masa depan.
Melihat keteduhan Muhammadiyah dalam melaksanakan Muktamar, pada titik inilah organisasi tersebut mampu memosisikan diri sebagai gerakan yang berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan, bukan pada jabatan semata.
Budaya Kebersamaan dalam Memimpin
Pada akhirnya, kolektif-kolegial tidak berhenti pada soal berapa orang yang duduk dalam struktur kepemimpinan. Kolektif-kolegial merupakan budaya kebersamaan yang mengajarkan seseorang untuk tidak membesarkan dirinya sendiri.
Budaya tersebut juga mengajarkan bahwa orang lain memiliki kemampuan dan kapasitas yang patut dihargai. Pada saat yang sama, budaya kolektif-kolegial mengingatkan bahwa jabatan bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah gerakan.
Di situlah salah satu kekuatan Muhammadiyah dalam menjaga proses pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya berbicara tentang siapa yang berada di posisi tertinggi, tetapi tentang bagaimana seluruh unsur organisasi bekerja bersama untuk menjaga keberlanjutan gerakan.***
0 Tanggapan
Empty Comments