Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab II berjudul “Jawa Timur Awal Abad ke-20”, sebagian halaman 17, 18, dan sebagian 19.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 7
***
Halaman 17
Pada awal abad ke-19, batas bagian Selatan kota Surabaya adalah Residence woning (kediaman Residen – sekarang Gedung Negara Grahadi, dibangun 1796) dan Rumah Sakit Militer CBZ (Rumah Sakit Simpang – sekarang Surabaya Plaza dan Monkasel, dibangun pada masa Daendels, 1808-1811).
Dengan berfungsinya angkutan kereta api Surabaya-Pasuruan (1878) sepuluh tahun kemudian, Surabaya telah dihubungkan dengan kota Malang, Probolinggo, Kediri, Tulungagung, Blitar, Madiun, dan Surakarta.(8) Pada akhir abad ke-19, didirikan Stasiun Wonokromo, yang sekaligus menjadi batas kota Surabaya bagian Selatan.
Pemberian status gemeente (swapraja) terhadap Surabaya pada 1906, selain mengangkat citra Surabaya sebagai kota besar, juga menambah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Kemudian, Belanda membangun gedung Gemeente sebagai pusat administrasi pemerintahan, yaitu Gedung Pemerintah Kota Surabaya di kawasan Ketabang (sekarang Taman Surya).
Seiring dengan perkembangan status pemerintahan dan perkembangan kota dalam berbagai segi kehidupan di Surabaya yang kian pesat, dibangunlah berbagai fasilitas penunjang, seperti kompleks perumahan (Ketabang, Ondomohen), gedung-gedung pemerintahan (gemeente, markas Marine – Markas KKO – Marinir Gubeng), Pasar Keputran dan lain-lain.
Perluasan Surabaya ke arah Selatan pada awal abad ke-20 merupakan momentum pembangunan perumahan elit Darmo (1916-1922),(9) untuk memenuhi kebutuhan sosial kaum kelas menengah ke atas atau kelompok elite, seiring dengan perkembangan perkebunan, ekonomi, industri, pemerinta-
Halaman 18
han, perdagangan, rumah sakit dan pendidikan di Surabaya maupun Jawa Timur. (10)
Sarana perhubungan modern juga dibangun, seperti pengaspalan Jalan Raya Darmo, dan Jalan Tunjungan. Sepanjang jalan kereta api Tanjung Perak – Stasiun Surabaya (Bibis) – Gubeng – Wonokromo, tumbuh menjadi kawasan industri dan perniagaan.
Dengan demikian, Surabaya telah berkembang meluas ke selatan mengikuti jalan kereta api dan Kali Mas. Sedang di utara ada pelabuhan Tanjung Perak. Untuk keperluan pengangkutan di dalam kota dibangunlah jaringan trem, baik yang menggunakan mesin uap (lokomotif) maupun tenaga listrik, yaitu trem listrik atau city car.
Jaringan trem di Surabaya dimulai dari Sepanjang – Gunungsari – Wonokromo – Pasarkembang – Pasar Turi – Kebonrojo – Jl. Mas Mansur, sampai Ujung (Perak). Sedangkan jaringan trem listrik dimulai dari Wonokromo – Keputran – Tunjungan – Jembatan Merah sampai Tanjung Perak. Dari arah Timur mulai dari Gubeng Bagong, Simpang Lonceng, Embong Malang sampai Sawahan. (11)
Tidak kalah pentingnya sebagai sarana transportasi adalah kapal laut yang menghubungkan antar pulau dan antar negara. Surabaya memiliki pelabuhan baru yang dibangun pada 1910, dan merupakan pelabuhan utama di Jawa Timur, menggantikan pelabuhan Gresik yang telah ada sejak abad ke-16, yang sudah mulai memudar pamornya.
Kapal-kapal besar yang bongkar muat barang-barang dagangan bersandar di dermaga pelabuhan baru itu. Sebelumnya, hanya dapat berlabuh di tengah laut Selat Madura, sementara bongkar-muat menggunakan bantuan kapal-kapal kecil, menyusuri Kalimas sampai ke pelabuhan utama saat itu yang letaknya di sekitar Jembatan Merah. (12)
Tersedianya jalur-jalur transportasi di Jawa Timur, khususnya jalur kereta api Jogjakarta – Surabaya – Malang – Pasuruan – Banyuwangi, sangat membantu bagi Ahmad Dahlan dalam menjalankan misi dakwahnya pada dekade kedua dan ketiga abad ke-20.
2. Demografi
Penduduk Jawa Timur pada 1930 berjumlah 15.059.598 jiwa.(13) Pada 1931, pemerintah melakukan sensus penduduk untuk kali pertama. Mestinya jumlah penduduk Surabaya saat itu tidak
Halaman 19
seberapa berubah dari setahun sebelumnya. Dengan sensus tersebut pemerintah kolonial berusaha menumbuhkan citra bahwa politik agraria Belanda di Indonesia, baik cultuurstelsel maupun politik liberal atau politik pintu-terbuka yang telah dilaksanakan sejak 1871, mendatangkan kemakmuran bagi bangsa jajahan di Hindia Belanda hingga penduduk Jawa jumlahnya meningkat secara mengagumkan.
Menurut beberapa sumber, kelemahan dari sensus tersebut terletak pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh pamong desa yang rendah tingkat pendidikannya, sehingga dipertanyakan kompetensi mereka dalam melaksanakan cacah jiwa itu. Karena sensus tersebut berkaitan dengan pajak per kepala, maka tidak mustahil bila ada kesengajaan untuk memperkecil jumlah penduduk yang sesungguhnya, agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar.(14)
***
Buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggotanya adalah Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Sementara konsultannya adalah M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments