Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengingatkan perguruan tinggi di Indonesia agar tidak terjebak pada ambisi mengejar jumlah mahasiswa semata. Menurutnya, kampus harus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan daya saing global, bukan sekadar berlomba memperbanyak mahasiswa hingga mengabaikan mutu akademik.
Hal itu disampaikan Haedar Nashir saat menghadiri Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM), Jumat (24/7/2026).
Haedar Nashir menilai, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus dibangun dengan prinsip keadilan tanpa membedakan institusi negeri dan swasta. Seluruh perguruan tinggi, katanya, memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan bangsa sehingga layak memperoleh dukungan kebijakan yang setara.
“Di Indonesia tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun negeri. Yang harus dibangun adalah perlombaan yang sehat agar perguruan tinggi Indonesia mampu bersaing hingga level dunia,” ujarnya seperti dilansir di laman resmi PP Muhammadiyah.
Dia menyoroti posisi perguruan tinggi Indonesia yang hingga kini masih tertinggal dalam berbagai pemeringkatan internasional.
Menurutnya, sangat sedikit kampus Indonesia yang mampu menembus jajaran 200 perguruan tinggi terbaik dunia, sementara sejumlah negara berkembang justru telah berhasil mencapainya.
“Yang menarik justru negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab sudah masuk 200 besar. Singapura tentu sudah, Malaysia juga. Bahkan Brasil dan Meksiko juga telah memiliki perguruan tinggi di jajaran itu,” kata Haedar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi alarm bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar tidak merasa puas dengan capaian yang ada. Arena persaingan PTN dan PTS harus bergeser dari kompetisi lokal menuju kompetisi global berbasis mutu.
Jangan Hanya Mengejar Kuantitas
Haedar mengkritik fenomena sebagian perguruan tinggi yang berlomba-lomba memperbanyak jumlah mahasiswa tanpa diimbangi peningkatan kualitas akademik.
Ia bahkan mengibaratkan kampus yang hanya mengejar mahasiswa seperti kendaraan umum yang sibuk mencari penumpang.
“Kampus jangan seperti oplet omprengan, mengejar mahasiswa sampai berpuluh-puluh ribu yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas. Termasuk universitas negeri yang begitu ambisius mengejar jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya,” tegasnya.
Guru Besar Sosiologi itu menegaskan bahwa besarnya jumlah mahasiswa bukan ukuran utama kualitas sebuah universitas. Karena itu, setiap perguruan tinggi perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan pengembangan institusi.
“Kami menyampaikan ini bukan karena khawatir kehilangan mahasiswa. Kami mencintai bangsa ini. Universitas, baik milik negara maupun swasta, harus memiliki tanggung jawab dalam memajukan pendidikan, bukan sekadar mengejar sesuatu yang bersifat artifisial,” ujarnya.
Haedar juga menanggapi wacana Presiden RI Prabowo Subianto mengenai rencana pendirian sepuluh Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, Muhammadiyah belum memperoleh informasi yang utuh mengenai program tersebut.
Meski demikian, ia menyatakan Muhammadiyah selalu berprasangka baik terhadap setiap kebijakan pemerintah sekaligus tetap memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan pendidikan nasional.
“Semua kembali kepada pembuat kebijakan. Yang terpenting, setiap kebijakan harus memiliki pertanggungjawaban publik dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam kontestasi global,” katanya.
Haedar mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi akan berdampak tidak hanya pada PTN, tetapi juga PTS. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap institusi pendidikan swasta.
“Kami berharap tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, sebagaimana juga antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Semua sama-sama membangun negara,” ujarnya.
Haedar menegaskan, Muhammadiyah telah berkiprah di bidang pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Karena itu, lembaga pendidikan swasta yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan keuntungan, juga layak memperoleh perhatian dan perlakuan yang adil dari pemerintah.
“Pendidikan yang diselenggarakan negara maupun swasta yang tidak berorientasi profit semestinya tidak dibeda-bedakan. Semuanya berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments