Kemiskinan terlalu sering diperlakukan sebagai angka. Pemerintah mengumumkan persentasenya, media memberitakannya, lalu publik kembali pada kesibukan masing-masing. Padahal, di balik satu angka kemiskinan, ada manusia yang mungkin sedang dihadapkan pada pilihan pahit: membeli beras atau membayar biaya sekolah anak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada September 2025 terdapat 23,36 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan Maret 2025. Namun, 23,36 juta manusia bukanlah angka yang kecil. Terlebih, kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,72 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada pada 6,60 persen.
Angka itu seharusnya tidak berhenti di tabel statistik. Ia harus menjadi pertanyaan. Mengapa kemiskinan terus diproduksi?
Kemiskinan kerap dijelaskan sebagai akibat rendahnya etos kerja, keterampilan yang terbatas, atau ketidakmampuan seseorang mengelola ekonomi. Penjelasan semacam itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi menjadi problematis jika digunakan untuk melihat kemiskinan hanya sebagai persoalan individu.
Karl Marx sejak lama mengingatkan bahwa kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi dan relasi kekuasaan. Dalam masyarakat dengan distribusi sumber daya yang timpang, kemiskinan bukan semata-mata akibat kegagalan individu.
Ada struktur yang memungkinkan sebagian kelompok menguasai sumber daya dalam jumlah besar, sementara kelompok lain hanya mendapatkan bagian terbatas dari hasil pembangunan.
Di titik inilah kemiskinan perlu dibaca secara lebih kritis. Jangan sampai masyarakat miskin terus diminta meningkatkan etos kerja, sementara akses terhadap pendidikan, modal, pekerjaan layak, tanah, teknologi, dan pasar tidak pernah benar-benar setara.
Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika sejak awal ia tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya untuk berkembang?
Karena itu, negara tidak cukup hanya meminta masyarakat bekerja lebih keras. Negara juga harus memastikan bahwa kerja keras tersebut memiliki ruang untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik.
Islam Memandang Kemiskinan sebagai Persoalan Keadilan
Islam menawarkan perspektif yang lebih tegas. Kemiskinan tidak boleh sekadar diposisikan sebagai objek belas kasihan. Ia harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan.
Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk menjaga jiwa (hifẓ al-nafs) dan harta (hifẓ al-māl).
Artinya, keberpihakan kepada kelompok rentan bukan sekadar pilihan kebijakan sosial. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara dan masyarakat.
Islam juga tidak membangun kemiskinan sebagai kondisi yang harus diterima begitu saja. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai instrumen ekonomi Islam pada dasarnya memiliki dimensi sosial: memastikan kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok tertentu.
Dengan demikian, persoalan kemiskinan bukan hanya bagaimana memberikan bantuan kepada orang miskin, tetapi bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan secara bermartabat.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup berhenti pada pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan.
Negara harus mengajukan pertanyaan yang lebih substantif. Apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak? Apakah upah mampu mengejar biaya hidup? Apakah anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan berkualitas? Apakah UMKM memiliki akses yang adil terhadap modal dan pasar? Apakah masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika tekanan biaya hidup masih dirasakan masyarakat. BPS mencatat inflasi Indonesia pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan.
Bagi kelompok berpendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar angka inflasi. Ia bisa berarti berkurangnya porsi lauk di meja makan, tertundanya pembayaran sekolah, atau semakin sulitnya memenuhi kebutuhan kesehatan.
Karena itu, angka inflasi dan angka kemiskinan harus dibaca bersama dengan realitas kehidupan masyarakat.
Bantuan Sosial Harus Menjadi Jembatan
Perang melawan kemiskinan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Bantuan tetap diperlukan, terutama bagi kelompok yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bantuan seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan membuat masyarakat terjebak dalam ketergantungan.
Negara perlu bergerak dari sekadar mengelola kemiskinan menuju memutus rantai kemiskinan. Caranya adalah dengan menciptakan pekerjaan layak, memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan akses permodalan, memastikan perlindungan sosial tepat sasaran, serta memberantas korupsi dan praktik ekonomi yang mengeksploitasi kelompok lemah.
Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan pada akhirnya berisiko memperlebar jarak antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang terus berada di pinggir.
Pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar persoalan tentang siapa yang memiliki cukup uang dan siapa yang tidak.
Kemiskinan adalah ujian terhadap keadilan sebuah negara. Jika jutaan orang masih harus memilih antara makan, sekolah, kesehatan, dan tempat tinggal, kita tidak cukup hanya bertanya mengapa mereka miskin.
Kita juga harus bertanya: apakah sistem yang kita bangun sudah cukup adil? Kemiskinan bukan takdir yang harus diterima tanpa perlawanan. Ia adalah persoalan sosial, ekonomi, sekaligus moral yang membutuhkan keberanian untuk membenahi struktur.
Sebab negara yang baik bukanlah negara yang sekadar mampu menurunkan angka kemiskinan. Negara yang baik adalah negara yang membuat semakin sedikit warganya harus hidup dalam ketidakpastian, semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk berkembang, dan setiap manusia dapat menikmati hasil pembangunan dengan martabat yang sama.
Jangan sampai negara terlalu nyaman dengan angka, sementara manusia di balik angka itu masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments