Pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efisien sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
Peneliti Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Syarifuddin, menyebut skema tersebut mampu memangkas biaya distribusi, memberdayakan pelaku usaha kecil, serta mendukung keberhasilan program peningkatan gizi siswa secara berkelanjutan.
Syarifuddin menilai wacana pemerintah menggandeng kantin sekolah sebagai mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis, realistis, dan tepat sasaran.
Menurutnya, di tengah berbagai tantangan implementasi program nasional tersebut, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Syarif, Rabu (17/6/2026).
Selama ini, timpal dia, pelaksanaan MBG masih banyak bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memerlukan investasi besar, mulai dari pembangunan dapur, pengadaan peralatan, hingga biaya operasional distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Menurut Syarif, aspek distribusi menjadi salah satu komponen yang menyerap anggaran cukup besar.
“Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks,” jelasnya.
Selain meningkatkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut juga dinilai memiliki nilai strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pedagang kantin sekolah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan berpeluang terlibat secara aktif dalam program nasional tersebut.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dari Program MBG tidak hanya terpusat pada kelompok yang memiliki akses modal besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan sekolah.
“Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat akar rumput untuk tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.
Meski demikian, Syarif mengingatkan bahwa pelibatan kantin sekolah harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Pemerintah perlu memastikan setiap kantin yang ditunjuk memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas.
Selain itu, pengelola kantin juga perlu memperoleh pelatihan mengenai penyusunan menu seimbang, pengolahan makanan yang higienis, perhitungan kebutuhan gizi siswa, hingga manajemen keamanan pangan.
“Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik,” ujarnya.
Di tengah berbagai polemik mengenai besarnya anggaran dan keberlanjutan Program MBG, Syarif menegaskan bahwa substansi utama program tersebut tetap layak diapresiasi. Pemenuhan kebutuhan gizi siswa merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang memperoleh asupan gizi memadai cenderung memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan anak yang mengalami kekurangan gizi.
Menurut Syarif, pandangan tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan kognitif psikolog Swiss, Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif adalah maturation atau kematangan, yaitu proses pertumbuhan biologis dan fisik yang menjadi landasan berkembangnya kemampuan berpikir seseorang.
“Kematangan fisik yang optimal sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi. Karena itu, keberhasilan pembelajaran di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru dan kurikulum, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan status gizi peserta didik,” jelasnya.
Dia menegaskan, Program MBG tidak semestinya dipandang hanya sebagai program bantuan makanan, melainkan investasi strategis untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
Karena itu, pemerintah perlu terus mencari model pelaksanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah kemitraan dengan kantin sekolah karena mampu mengintegrasikan tujuan peningkatan gizi siswa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Dalam konteks ini, kantin sekolah tidak lagi sekadar tempat membeli makanan, melainkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments