Buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi perbincangan publik. Buku yang ditulis Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas ini berupaya membaca sosok Presiden Prabowo Subianto melalui perspektif nilai-nilai Islam.
Secara garis besar, buku tersebut bertumpu pada tiga pilar utama: nilai keislaman dan spiritualitas, perdamaian dan keadilan sosial, serta prinsip pengabdian untuk kesejahteraan rakyat.
Para penulis berupaya memotret rekam jejak, kepedulian sosial, serta cara Presiden Prabowo Subianto menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata dan kebijakan politik kebangsaannya.
Gagasan tersebut tentu menarik untuk didiskusikan. Namun, ketika agama, figur politik, dan karya intelektual bertemu dalam satu ruang, muncul sejumlah pertanyaan yang layak dibicarakan secara jernih, terutama mengenai bagaimana Islam ditempatkan dalam relasinya dengan kekuasaan dan bagaimana integritas intelektual dijaga.
Membaca kepemimpinan politik melalui perspektif etika Islam merupakan diskursus yang penting. Islam memiliki seperangkat nilai yang relevan dalam kehidupan publik, seperti keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, persaudaraan kemanusiaan, serta keberpihakan kepada kelompok lemah.
Dalam tradisi pemikiran politik Islam, kekuasaan pada dasarnya dipahami sebagai amanah, bukan privilese personal.
Islam dalam Ragam Konteks, Bukan Sebatas Label
Selain buku Islam Ala Prabowo yang belakangan memantik beragam respons, buku tersebut juga menghadirkan pertanyaan epistemologis yang menarik: apakah Islam digunakan sebagai perspektif untuk membaca seorang pemimpin, atau seorang pemimpin berpotensi ditempatkan sebagai representasi tertentu dari Islam?
Pertanyaan tersebut semakin menarik jika ditempatkan dalam konteks diskursus keislaman di Indonesia.
Istilah Islam Nusantara, misalnya, hadir sebagai salah satu cara membaca dan menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks kebudayaan Nusantara. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan gagasan Islam Berkemajuan, yang menekankan semangat tajdid, pendidikan, ilmu pengetahuan, amal sosial, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban.
Di luar itu, berkembang pula berbagai istilah dan gagasan yang menggambarkan corak pemikiran maupun praksis keislaman tertentu.
Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membentuk sekte atau agama baru dalam Islam. Ia lebih tepat dipahami sebagai cara kelompok, komunitas, atau pemikir menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks sosial, budaya, sejarah, dan kebangsaan yang mereka hadapi, dengan tetap merujuk Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber primer ajaran Islam.
Dengan demikian, penggunaan istilah yang mengaitkan Islam dengan konteks tertentu tidak selalu harus dipahami secara negatif.
Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, misalnya, dapat dilihat sebagai corak artikulasi pemikiran dan praksis keislaman yang berusaha menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Demikian pula Islam dalam perspektif seorang tokoh dapat dibaca sebagai ikhtiar intelektual untuk melihat bagaimana nilai agama diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Yang perlu dijaga adalah batas antara interpretasi terhadap Islam dan klaim kepemilikan atas Islam.
Tidak seorang pun, baik tokoh politik, organisasi, maupun kelompok tertentu, dapat memonopoli tafsir dan representasi Islam secara absolut. Keragaman pemikiran justru menjadi bagian dari dinamika intelektual umat, selama tetap berpijak pada sumber-sumber primer Islam dan terbuka terhadap dialog serta kritik.
Dalam konteks itulah Islam Ala Prabowo sebaiknya ditempatkan secara proporsional. Buku tersebut dapat dipahami sebagai ikhtiar membaca pengalaman, sikap, dan kebijakan seorang pemimpin melalui perspektif nilai-nilai Islam.
Namun, pembacaan itu tetap perlu dibedakan dari klaim bahwa seorang tokoh politik merupakan representasi tunggal dari Islam.
Islam Substantif sebagai Kompas Arah Kepemimpinan
Di sinilah pendekatan Islam substantif menemukan relevansinya. Al-Qur’an tidak hanya berbicara tentang identitas dan simbol keagamaan, tetapi juga memberikan tekanan kuat pada keadilan, amanah, kemanusiaan, dan kemaslahatan.
Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai (QS Al-Ma’idah [5]: 8). Kemuliaan manusia pun tidak ditentukan oleh kekuasaan atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan (QS Al-Hujurat [49]: 13).
Karena itu, ukuran kepemimpinan yang selaras dengan nilai Islam semestinya tidak berhenti pada simbol, ritual, atau kedekatan dengan tokoh agama. Ukurannya terletak pada bagaimana kekuasaan dikelola dan diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Apakah keadilan benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah kelompok miskin dan rentan memperoleh perlindungan? Apakah hukum ditegakkan secara adil? Apakah kekuasaan digunakan sebagai amanah untuk menghadirkan kemaslahatan?
Pertanyaan semacam ini justru membuat diskursus Islam dan kepemimpinan menjadi lebih sehat.
Islam dapat menjadi kompas moral untuk mengawal kekuasaan, bukan sekadar ornamen untuk memberikan legitimasi politik. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Dengan perspektif tersebut, buku Islam Ala Prabowo dapat ditempatkan sebagai salah satu upaya membaca hubungan antara nilai keislaman dan kepemimpinan nasional.
Ia dapat menjadi bahan dialog untuk melihat bagaimana nilai-nilai agama diterjemahkan dalam kehidupan politik, tanpa harus menjadikan figur politik sebagai ukuran tunggal tentang keislaman.
Integritas Intelektual dan Etika Atribusi
Polemik buku ini kemudian berkembang pada persoalan lain, yakni klarifikasi mengenai pencantuman sejumlah nama tokoh yang disebut berkaitan dengan buku tersebut.
Nama Prof. KH. Dr. Said Aqil Siradj, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Gus Kautsar menjadi bagian dari perbincangan publik setelah muncul klarifikasi mengenai bentuk keterlibatan mereka.
Persoalan ini sebaiknya tidak dibaca semata sebagai kontroversi personal. Dalam tradisi akademik dan penerbitan, pencantuman nama berkaitan erat dengan atribusi, reputasi, dan pertanggungjawaban intelektual.
Nama seseorang bukan sekadar pelengkap untuk memperkuat sebuah karya. Di balik nama terdapat gagasan, reputasi, dan tanggung jawab etik.
Karena itu, transparansi editorial menjadi penting. Penyusun dan penerbit memiliki ruang untuk menjelaskan secara terbuka bagaimana proses pengumpulan bahan dilakukan, dalam kapasitas apa nama-nama tersebut dicantumkan, bagaimana kontribusi masing-masing pihak dipahami, serta apakah terdapat persetujuan terhadap bentuk pencantuman tersebut.
Namun, kehati-hatian juga harus dijaga. Klarifikasi dari pihak-pihak yang merasa perlu menjelaskan keterlibatannya sebaiknya ditempatkan sebagai fakta yang masih perlu diverifikasi, bukan sebagai dasar untuk menjatuhkan vonis.
Polemik akan lebih sehat apabila diselesaikan melalui klarifikasi berbasis dokumen, komunikasi terbuka, dan etika editorial.
Agama, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab Intelektual
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Islam Ala Prabowo seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang mendukung atau tidak mendukung Prabowo secara politik.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana Islam ditempatkan dalam relasinya dengan kekuasaan.
Islam tidak membutuhkan legitimasi dari seorang presiden. Sebaliknya, kekuasaanlah yang membutuhkan nilai-nilai Islam berupa keadilan, amanah, kejujuran, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai kompas moralnya.
Karena itu, buku Islam Ala Prabowo dapat dibaca sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan hubungan agama, kepemimpinan, dan politik kebangsaan secara lebih dewasa.
Bukan untuk mencari “Islam versi penguasa”, melainkan untuk menguji sejauh mana nilai-nilai Islam benar-benar hadir dalam kebijakan publik dan kehidupan masyarakat.
Mungkin inilah cara paling sehat membaca buku tersebut: tidak dengan tergesa-gesa menghakimi, tetapi juga tidak dengan menerima tanpa kritik.
Membaca dengan pikiran terbuka, menguji dengan prinsip ilmiah, dan menilainya dengan ukuran nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis.
Sebab, ketika agama bertemu dengan kekuasaan, tugas intelektual bukan mencari siapa yang paling benar dalam membela figur tertentu.
Tugasnya adalah menjaga agar agama tetap menjadi sumber nilai, sementara kekuasaan tetap berada dalam ruang kritik, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.
0 Tanggapan
Empty Comments