Pemerintah Provinsi Jatim kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. Suli Da’im, MM memberi apresiasi atas raihan WTP ke-11 Jatim. Dia menilai capaian tersebut harus menjadi energi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Suli Da’im, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama Fraksi PAN dan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas laporan keuangan sehingga kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI,” kata Suli Da’im, Selasa (9/6/2026).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Secara akademik perlu dipahami bahwa Opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan berarti seluruh aspek tata kelola pemerintahan telah sempurna. Karena itu, catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Suli menilai sejumlah temuan BPK terkait keterlambatan pekerjaan infrastruktur, pengelolaan bantuan keuangan desa, serta jaminan reklamasi dan pascatambang harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur tersebut, kualitas birokrasi modern tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan program, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, serta kemampuan meminimalkan potensi kerugian daerah.
“Temuan BPK jangan dipandang sebagai kritik yang melemahkan, tetapi sebagai mekanisme koreksi yang sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan tingkat penyelesaian mencapai 86,20 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai catatan hasil pemeriksaan.
Meski demikian, Suli berharap tindak lanjut tersebut tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terulang pada masa mendatang.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu kami akan terus mendorong agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan APBD Jawa Timur semakin efektif, efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya di Gedung DPRD Jawa Timur.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan IX itu menambahkan, keberhasilan mempertahankan WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan iklim investasi, dan mempercepat pembangunan daerah.
“Prestasi WTP ke-11 ini patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan tata kelola ke depan semakin kompleks. Karena itu, budaya evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan pengawasan harus terus dilakukan agar Jawa Timur semakin maju dan semakin akuntabel,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments