Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Selain menjaga keberlangsungan operasional sekolah melalui BOSP Reguler, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran lewat skema BOSP Kinerja bagi satuan pendidikan terpilih.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp59,2 triliun untuk keseluruhan skema BOSP tahun 2026. Khusus di Jawa Barat, BOSP Kinerja Terbaik menjangkau 3.436 satuan pendidikan di 27 kabupaten/kota, termasuk 1.426 sekolah swasta.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Calon Fasilitator Daerah Implementasi BOSP Kinerja Terbaik Tahun 2026 di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Padalarang, Rabu (22/7/2026).
Fajar menegaskan bahwa penguatan BOSP menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, visi Pendidikan Bermutu untuk Semua diwujudkan melalui berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), seperti revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi Papan Interaktif Digital (PID).
“BOSP Reguler menjaga sekolah tetap berjalan. Revitalisasi memperbaiki ruang belajar, Papan Interaktif Digital memperkuat perangkat pembelajaran, sedangkan BOSP Kinerja untuk menggerakkan mutunya. Ini satu rangkaian kehadiran negara yang manfaatnya harus dirasakan murid,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan bahwa setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), orientasi pembiayaan pendidikan kini terus bertransformasi. Tidak hanya menjaga akses pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anggaran berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Penguatan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
Regulasi itu menekankan pengelolaan dana secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. BOSP Kinerja diarahkan untuk memperkuat literasi, numerasi, digitalisasi pembelajaran, serta tata kelola satuan pendidikan.
“BOSP Kinerja bukan bonus atau hadiah bebas. Jangan mulai dari daftar belanja, tetapi dari data dan akar masalah yang ada di sekolah. Ukurannya bukan hanya dana terserap dan laporan selesai, melainkan apakah pembelajaran membaik, guru berkembang, dan hasilnya dirasakan murid,” tegasnya.
Fajar meminta sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan, asesmen sekolah, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta data perkembangan lulusan sebagai dasar menyusun program sekaligus mengukur perubahan yang dicapai.
Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan Papan Interaktif Digital benar-benar mendukung proses pembelajaran, bukan sekadar menambah perangkat di ruang kelas.
Selain itu, Fajar menekankan pentingnya menjaga integritas data pokok pendidikan (Dapodik). Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan anggaran negara tidak tepat sasaran.
Ia mengingatkan 80 calon Fasilitator Daerah (Fasda) di Jawa Barat yang akan mendampingi satuan pendidikan dalam 208 gugus belajar agar tidak hanya menyampaikan regulasi, tetapi juga mampu menghubungkan data, perencanaan, praktik pembelajaran, partisipasi masyarakat, hingga evaluasi hasil.
Kepala BBPMP Kemendikdasmen Provinsi Jawa Barat, Komalasari, berharap bimbingan teknis tersebut mampu melahirkan fasilitator yang kompeten dalam mendampingi sekolah.
“Dengan adanya arahan Pak Wamendikdasmen Fajar, harapan kami bimbingan teknis melahirkan Fasda terbaik dan satuan pendidikan dapat memperkuat pemanfaatan BOSP Kinerja agar benar-benar mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan di Jawa Barat,” ujar Komalasari.
Menutup arahannya, Fajar mengajak para fasilitator menjadi penggerak perubahan sekaligus mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Fasda adalah komunikator kebaikan sekaligus pengorkestra perubahan. Dampingi kepala sekolah, libatkan komite dan masyarakat, serta pastikan setiap sekolah memiliki target yang jelas. Saya ingin Jawa Barat menjadi provinsi istimewa karena mutu pendidikannya,” pungkas Fajar.
0 Tanggapan
Empty Comments