Aisyiyah Jatim Gelar Serial Kelas Kebijakan Publik untuk Penguatan Peran Perempuan

Upaya memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik terus dilakukan oleh Aisyiyah Jawa Timur melalui penyelenggaraan Serial Kelas Kebijakan Publik. Seri pertama program ini dilaksanakan secara daring pada Sabtu (2/5/2026) dan diikuti oleh 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah serta 38 Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Timur.

Program yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Andi Suwarko, M.Si., dan Titi Anggraini, M.H., yang membahas dasar-dasar kebijakan publik serta pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan.

Pada sesi pertama, Dr. Andi Suwarko menyampaikan paparan mengenai konsep dasar kebijakan publik. Ia menjelaskan berbagai bentuk dokumen kebijakan yang umum dijumpai, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis di tingkat institusi.

Menurutnya, pemahaman mengenai tujuan kebijakan publik diperlukan agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan sekaligus dampaknya terhadap berbagai kelompok, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Andi juga menguraikan jenis-jenis kebijakan publik, seperti kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif. Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap klasifikasi tersebut penting untuk membantu peserta menentukan strategi advokasi yang sesuai.

“Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” tambahnya.

Pada sesi kedua, Titi Anggraini membahas pentingnya perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam sistem deAisyiyah Jatim Gelar Serial Kelas Kebijakan Publik untuk Penguatan Peran Perempuan mokrasi.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan representasi, tetapi juga berhubungan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif.

“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” jelas Titi.

Ia menambahkan bahwa masih terdapat kebijakan publik yang belum sensitif gender karena keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas.

Menurut Titi, partisipasi perempuan dapat diwujudkan melalui berbagai jalur, mulai dari forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga advokasi kebijakan berbasis komunitas.

Ia juga menyampaikan bahwa organisasi perempuan seperti Aisyiyah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan.

Titi mendorong kader Aisyiyah untuk memanfaatkan jaringan organisasi yang dimiliki sebagai modal sosial dalam mendorong perubahan kebijakan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi kebijakan agar kader mampu memahami proses legislasi, membaca peluang advokasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan terkait strategi advokasi kebijakan di tingkat daerah, tantangan keterlibatan perempuan dalam politik lokal, hingga pola kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini Amar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kader perempuan dalam bidang kebijakan publik.

Ia menegaskan bahwa melalui program tersebut, Aisyiyah terus berkomitmen mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan publik di berbagai tingkatan. (*)