Upaya memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik terus dilakukan oleh ‘Aisyiyah Jawa Timur melalui penyelenggaraan Serial Kelas Kebijakan Publik. Kegiatan perdana ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah serta 38 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Timur.
Program yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah ini menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang akademik dan aktivisme kebijakan publik, yakni Andi Suwarko dan Titi Anggraini.
Pada sesi pertama, Andi Suwarko memaparkan secara komprehensif mengenai dasar-dasar kebijakan publik. Ia menjelaskan berbagai bentuk dokumen kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis di tingkat institusi.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengelola konflik kepentingan dalam proses perumusannya. Dalam penjelasannya, ia mengklasifikasikan kebijakan publik ke dalam beberapa jenis, seperti kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif.
“Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, pada sesi kedua, Titi Anggraini menyoroti pentingnya perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya soal representasi, melainkan juga tentang keadilan substantif dalam kebijakan publik.
“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” jelas Titi.
Ia menambahkan bahwa banyak kebijakan publik yang belum sensitif gender karena minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Titi menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti keterlibatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun advokasi kebijakan berbasis komunitas. Ia juga menekankan bahwa organisasi perempuan seperti ‘Aisyiyah memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan.
Titi mendorong kader ‘Aisyiyah untuk mengoptimalkan jaringan organisasi sebagai modal sosial dalam mendorong perubahan kebijakan. Ia juga menegaskan pentingnya literasi kebijakan agar kader mampu memahami proses legislasi serta menyusun rekomendasi berbasis data.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Berbagai pertanyaan diajukan, mulai dari strategi advokasi di tingkat daerah, tantangan keterlibatan perempuan dalam politik lokal, hingga upaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis ‘Aisyiyah dalam memperkuat kapasitas kader di bidang kebijakan publik.
Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini Amar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen ‘Aisyiyah untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis, termasuk dalam proses kebijakan publik.
0 Tanggapan
Empty Comments