Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab IV berjudul “Muhammadiyah Masa Pergolakan (1942-1956)”, sebagian halaman 122, 123, 124, dan 125.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 49
***
Halaman 122
Pada 1946 Masyumi membuka pendaftaran bagi para pemuda Islam di desa-desa, untuk menjadi anggota laskar Hizbullah. Mereka dilatih oleh pimpinan Hizbullah setempat untuk menjadi tenaga bantuan terlatih apabila terjadi perang melawan Belanda. Setelah dilatih, tugas mereka adalah menjaga keamanan di desa masing-masing, yang dikenal sebagai Pemuda Keamanan Desa (PKD).{79}
Sampai 1952, Muhammadiyah bersama NU berada di dalam Masyumi. Pada awal masa perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan antara 1946–1950, Masyumi merupakan organisasi federatif yang efektif untuk menggerakkan umat Islam dalam perjuangan. Orang Islam di desa-desa merasa terpanggil ikut serta terlibat dalam upaya memenangkan perang kemerdekaan yang mereka yakini sebagai perang sabil melawan orang kafir, yaitu Belanda. Mereka rela memberikan apa yang dimilikinya untuk para gerilyawan, baik dari Hizbullah maupun Tentara Rakyat Indonesia (TRI).{80}
Hampir di seluruh Jawa Timur, aktivis Pemuda Muhammadiyah dan HW eks Peta, umumnya bergabung ke dalam TRI (nantinya
Halaman 123
berubah menjadi TNI). Sedangkan yang bukan anggota Peta bergabung dengan pasukan Hizbullah. Misalnya Nurhasan Zain, tokoh Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, bertugas sebagai tenaga staf administrasi barisan Hizbullah. Adapun pemimpin Muhammadiyah Jawa Timur adalah KH. Faqih Usman. Tugas umumnya mengurusi badan perjuangan Sabilillah. Sedangkan aktivis Pemuda Muhammadiyah dan HW berada dalam barisan Hizbullah.{81}
Keterlibatan Muhammadiyah di Surabaya dalam era perjuangan bersenjata itu dimulai dari pembentukan Markas Hizbullah di bawah pimpinan Muhammad Amidarmo. Markas Hizbullah mengalami beberapa kali perpindahan untuk menghindari serangan sekutu, yakni dari Malang ke Kediri, kemudian ke Solo. Di Solo, rombongan Hizbullah yang dipimpin Nurhasan Zain bertemu dengan Sekretaris Pusat Hizbullah, Munawir Sjadzali,{82} untuk melakukan koordinasi perjuangan.{83}
Di Kediri, anggota Muhammadiyah juga banyak yang memasuki kelaskaran Hizbullah dan menjadi anggota Sabilillah. Salah seorang komandan Hizbullah, Abdul Hamid Ibrahim, adalah aktivis Muhammadiyah. Dalam peristiwa yang terjadi pada era perang kemerdekaan itu, tercatat dua orang gugur. Satu di antaranya dibunuh setelah ditahan, yaitu Arifin AS, dan seorang lagi, Muhammad Syah, ditembak Belanda dalam suatu pertempuran.
Selama masa revolusi kemerdekaan di Nganjuk, Muhammadiyah terlibat langsung dalam pergolakan. Banyak tokoh dan aktivis Muhammadiyah yang menjadi anggota, bahkan pemimpin barisan Hizbullah dan Sabilillah. Gedung sekolah milik Muhammadiyah di Nganjuk yang didirikan pada 1940, setelah proklamasi kemerdekaan, dijadikan markas umum. Ketika terjadi agresi militer kedua, gedung sekolah ini menjadi markas TRI.
Selain menghadapi kekuatan tentara Belanda, rakyat Jawa Timur, khususnya di Madiun dan sekitarnya, juga menghadapi pemberontakan yang dimotori oleh PKI pimpinan Muso, yang dikenal dengan Madiun Affair. Situasi politik yang bergolak akibat jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dari Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta, dimanfaatkan
Halaman 124
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menyusun rencana revolusioner merebut kekuasaan Negara Republik Indonesia.{84}
Muso adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1920-an. Sejak 1926 ia tinggal di Moskow, Uni Soviet. Pada 1935 ia melakukan kunjungan rahasia ke Indonesia untuk membentuk organisasi PKI bawah tanah. Amir Syarifuddin adalah salah seorang anggota PKI bawah tanah itu. Muso yang menganut paham Stalinis, pada 11 Agustus 1948 tiba di Jogjakarta dari Uni Soviet. Pada awal bulan September ia mendorong partai-partai yang beraliran kiri dalam FDR membubarkan diri dan bergabung dalam satu partai, yaitu PKI.{85}
Kekuatan PKI pada waktu itu terletak pada satu Brigade, yaitu Brigade 29 (B 29) yang merupakan gabungan beberapa kelaskaran rakyat yang bernaung di bawah panji-panji FDR/PKI. Brigade ini sebenarnya masuk dalam lingkup Divisi I Jawa Timur, dan mempunyai enam batalyon. Brigade dan batalyon-batalyonnya,
menjelang terjadinya coup d’etat, tidak lagi mematuhi perintah Panglima Divisi I Jawa Timur, melainkan bergerak sendiri menuju ke Madiun dan sekitarnya.{86}
Halaman 125
Madiun Affair dimulai pada pertengahan bulan September 1948, ditandai dengan meletusnya pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata pro-PKI dengan pro-Pemerintah, di Surakarta. Divisi Siliwangi berhasil merebut kota Surakarta dan memukul mundur satuan-satuan bersenjata pro-PKI pada 17 September. Konsentrasi PKI dan satuan-satuan bersenjata pendukungnya (Brigade 29 beserta 6 Batalyon) kemudian dipindahkan ke Madiun. Esoknya, yakni tanggal 18 September, PKI dan pasukannya berhasil melumpuhkan dan merebut kota Madiun. Mereka membunuh tokoh-tokoh pro-Pemerintah dan mengumumkan melalui radio Madiun bahwa pemerintahan Front Nasional, yakni suatu Pemerintah Soviet, telah terbentuk.{87}
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments