Musim penerimaan mahasiswa baru selalu dimulai jauh sebelum kartu ujian dicetak. Bagi ratusan ribu siswa kelas 12 di Indonesia, garis start itu justru berada di sebuah tempat yang akrab namun kerap menegangkan: meja makan di rumah mereka sendiri. Di sinilah, di antara denting sendok dan aroma makan malam, sebuah perang mental tak kasatmata berkecamuk.
Di satu sisi meja duduk seorang remaja dengan cita-cita modern yang adaptif terhadap dunia baru, sementara di sisi lain duduk orang tua yang membawa seluruh beban ekspektasi kultural, status sosial, dan mitos-mitos lama tentang masa depan.
Pilihan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mendadak berubah menjadi sidang penentuan harga diri keluarga.
Pendidikan tinggi di Indonesia memang tidak pernah berdiri di ruang hampa sosiologis. Pilihan kampus sering kali menjadi perpanjangan dari nilai-nilai kesukuan yang telah mengakar kuat lintas generasi.
Tanpa disadari, tangan-tangan gaib kebudayaan inilah yang mendiktekan ke mana berkas pendaftaran harus dilayangkan.
Di wilayah dengan pengaruh budaya Jawa yang kental, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, konsep priyayi yang mengagungkan posisi sebagai pekerja kerah putih atau birokrat negara masih memegang piala prestise tertinggi.
Bagi orang tua Jawa tradisional, menguliahkan anak di PTN Badan Hukum papan atas seperti UGM, Universitas Airlangga, atau Universitas Brawijaya bukan sekadar soal mutu akademis, melainkan pembuktian sosial yang mutlak di hadapan kerabat dan tetangga desa demi menaikkan derajat keluarga dalam hierarki harmoni sosial mereka.
Kontras yang sama, namun dengan intensitas berbeda, terjadi pada masyarakat Batak di Sumatera Utara maupun masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Di lingkungan kultural ini, pendidikan anak adalah instrumen utama untuk meraih Hasangapon, yang berarti kehormatan, atau menjaga Siri’, yang melambangkan harga diri keluarga.
Anak yang berhasil menembus benteng PTN bergengsi di Pulau Jawa atau Universitas Hasanuddin di Makassar dinilai telah membayar lunas air mata dan keringat dari investasi orang tua.
Sebaliknya, pola ini berbenturan keras ketika kita menengok suku-suku dengan kultur merantau dan wirausaha yang kuat, seperti Minangkabau atau Madura.
Bagi masyarakat Madura, etos kerja yang tinggi berjalan beriringan dengan logika ekonomi yang sangat pragmatis.
Universitas Airlangga mungkin menjadi puncak piramida gengsi regional di Jawa Timur, namun jika sang anak harus terlempar ke Jalur Mandiri dengan biaya uang pangkal yang dirasa tidak masuk akal, logika dagang orang tua Madura akan berontak.
Mereka lebih memilih mengalihkan kapital tersebut ke kampus swasta berbasis Islam yang kuat secara moral atau langsung memutarnya menjadi modal usaha yang konkret.
Bagi mereka, tidak ada gunanya membeli status negeri dengan harga fantastis yang justru merusak kalkulasi bisnis keluarga di masa depan.
Paradoks terbesar di meja makan kelas 12 ini pada akhirnya mengerucut pada perbedaan mendasar dalam memandang kata sukses yang membelah ekspektasi berdasarkan target akhir pascakuliah.
Di sudut meja orang tua, terutama mereka yang tumbuh di area rural sebagai bagian dari Generasi X atau Baby Boomers, jaminan hari tua adalah segalanya. Di mata mereka, kuliah di PTN adalah satu-satunya jalur tol legal untuk menjadi Aparatur Sipil Negara.
Mitos historis bahwa lulusan PTS akan dianaktirikan dalam verifikasi berkas CPNS daerah membuat mereka menutup mata terhadap fakta bahwa saat ini sistem seleksi telah sepenuhnya berubah.
Mereka kerap abai apakah program studi di PTN tersebut masih baru atau bahkan berakreditasi rendah, asalkan di lembar ijazah kelak tertera label Universitas Negeri yang sakral.
Sementara itu, di seberang meja, anak-anak mereka yang tumbuh sebagai Generasi Z dalam ekosistem digital melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Terpapar informasi dari kawasan urban dan media sosial, mereka tahu bahwa dunia kerja modern bergerak sangat pragmatis dan dinamis.
Mereka menyaksikan industri kreatif, korporasi multinasional, hingga perusahaan rintisan tidak lagi memedulikan status negeri atau swasta, melainkan portofolio keahlian, sertifikasi global, dan apakah program studi yang mereka ambil memiliki akreditasi yang unggul.
Benturan cara pandang ini sering kali melahirkan kepasrahan taktis atau perjudian besar pada awal kelas 12.
Ketika anak dipaksa menyerah pada gengsi kultural orang tua untuk bertarung di jalur aman, mereka sebenarnya sedang memasuki labirin kompetisi yang sangat berdarah-darah.
Orang tua mungkin merasa menang di meja makan malam itu, tetapi mereka belum menyadari bahwa sistem seleksi modern hari ini menyimpan jebakan finansial dan administratif yang siap menjungkirbalikkan idealisme kultural mereka dalam beberapa bulan ke depan.
Di sinilah babak baru dimulai, ketika keluarga-keluarga ini, terutama di sektor urban, mulai menyadari ketatnya persaingan PTN dan diam-diam menyiapkan sekoci penyelamat di kampus swasta sejak semester pertama kelas 12. (*)
Ikuti kelanjutan investigasi siasat finansial ini pada Seri 2: Spekulasi Finansial Gelombang Dini: Siasat Kelas Menengah Mengunci Kursi PTS
0 Tanggapan
Empty Comments