Jelang Rakorwil ke-4, Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Aceh Perkuat Transformasi Pendidikan Aceh 

Implikasinya Sangat Jelas

Guru dan kepala sekolah merupakan faktor strategis dalam transformasi pendidikan. Peningkatan mutu guru tidak cukup dilakukan melalui pelatihan yang berhenti pada kehadiran dan sertifikat.

Pengembangan profesional harus semakin dekat dengan praktik pembelajaran, berbasis kebutuhan nyata guru, disertai pendampingan, refleksi, dan evaluasi terhadap perubahan pembelajaran.

Demikian pula kepala sekolah perlu diperkuat bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggunakan data, membangun budaya akademik, mendukung guru, dan memastikan seluruh sumber daya sekolah diarahkan kepada peningkatan kualitas belajar.

Dengan demikian, reformasi pendidikan pada akhirnya harus bermuara di ruang kelas.

Kebijakan pendidikan Aceh juga harus semakin berbasis bukti. Tersedianya Statistik Pendidikan Provinsi Aceh 2025 yang diterbitkan BPS pada Mei 2026.

Serta pembaruan Rapor Pendidikan dengan data capaian tahun 2025, memberikan basis yang semakin kuat untuk melakukan perencanaan berbasis data.

Data tersebut seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan, tetapi untuk menjawab pertanyaan kebijakan yang konkret: sekolah mana yang menghadapi masalah terbesar, kelompok peserta didik mana yang paling rentan, faktor apa yang berkaitan dengan rendahnya capaian, intervensi apa yang paling sesuai, dan apakah intervensi tersebut menghasilkan perubahan.

Dengan cara demikian, kebijakan pendidikan dapat bergerak dari pendekatan berbasis asumsi menuju pendekatan berbasis bukti.

Persoalan pemerataan juga harus ditempatkan sebagai bagian integral dari peningkatan mutu. Kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan demografis Aceh menyebabkan kebutuhan setiap daerah dan satuan pendidikan tidak sepenuhnya sama.

Oleh karena itu, pemerataan tidak berarti memberikan perlakuan yang identik kepada semua sekolah. Melainkan memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh dukungan yang memadai sesuai dengan hambatan dan kebutuhannya.

Sekolah di wilayah terpencil, kepulauan, pegunungan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta sekolah yang melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat memerlukan dukungan yang lebih besar.

Prinsip keadilan pendidikan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas sumber daya.

Dalam kerangka tersebut, anak yang tidak sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan peserta didik yang mengalami ketertinggalan belajar harus menjadi sasaran penting kebijakan. Penanganannya tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah.

Sehingga, Faktor ekonomi keluarga, jarak, transportasi, kondisi sosial, lingkungan, dan motivasi belajar dapat saling berinteraksi.

Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara pendidikan, pemerintah daerah, desa, keluarga, layanan sosial, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.

Pendekatan yang diperlukan bukan sekadar pendataan, tetapi sistem identifikasi dini, intervensi, pendampingan, dan pemantauan sampai anak kembali berada pada jalur pendidikan yang berkelanjutan.

Pendidikan Aceh juga harus mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat.

Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan akan memengaruhi cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Oleh sebab itu, literasi digital dan AI perlu dikembangkan bersama kemampuan fundamental yang tidak tergantikan, terutama literasi, numerasi, penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, karakter, dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Relevansi Makin Penting

Teknologi tidak boleh dipandang sebagai tujuan pendidikan, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas belajar.

Sekolah yang menggunakan teknologi secara efektif bukan sekolah yang paling banyak memiliki perangkat, tetapi sekolah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan proses belajar yang lebih baik.

Pada pendidikan menengah dan vokasional, relevansi menjadi semakin penting. Lulusan perlu memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, maupun menciptakan kegiatan produktif.

Potensi Aceh di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa, teknologi, dan berbagai sektor lainnya perlu lebih kuat dihubungkan dengan pembelajaran dan pengembangan keterampilan.

Namun, relevansi tersebut tidak berarti menjadikan sekolah hanya sebagai penyedia tenaga kerja. Pendidikan tetap harus membangun fondasi pengetahuan dan kemampuan berpikir yang memungkinkan lulusan beradaptasi ketika struktur pekerjaan berubah.

Aceh juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah, yaitu kekayaan sejarah, budaya, tradisi keilmuan, dan kehidupan keislaman yang kuat.

Modal tersebut dapat menjadi bagian penting dari identitas pendidikan Aceh, sepanjang dipadukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kompetensi global.

Dengan demikian, pendidikan Aceh tidak perlu memilih antara identitas lokal dan daya saing global.

Keduanya dapat berjalan bersama: berakar pada nilai dan budaya Aceh, tetapi terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia.

Dari seluruh persoalan tersebut, satu prinsip kebijakan menjadi sangat penting: Aceh tidak kekurangan program pendidikan; yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam memilih prioritas dan memastikan dampaknya.

Terlalu banyak program dapat menyebabkan sumber daya tersebar, kapasitas pelaksana terbebani, dan evaluasi menjadi lemah.

Karena itu, kebijakan pendidikan sebaiknya berfokus pada sejumlah agenda inti yang memiliki hubungan langsung dengan hasil belajar dan keberlanjutan pendidikan.

Yakni mempertahankan anak agar tetap sekolah, memperkuat literasi dan numerasi, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, memperkecil ketimpangan, memperkuat pendidikan menengah dan vokasional, serta menyiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pendidikan Aceh ke depan harus semakin sederhana tetapi substantif: apakah anak bersekolah, apakah mereka tetap bersekolah, apakah mereka benar-benar belajar, apakah kesenjangan antarpeserta didik semakin kecil, dan apakah kompetensi yang diperoleh membuat mereka lebih mampu menghadapi kehidupan dan masa depan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak program yang dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang terserap.

Pada akhirnya, pendidikan merupakan investasi pembangunan manusia yang manfaatnya tidak selalu terlihat dalam jangka pendek, tetapi menentukan kualitas masyarakat dalam jangka panjang.

Karena itu, pendidikan Aceh perlu ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang lintas sektor dan lintas periode pemerintahan.

Konsistensi kebijakan menjadi penting karena perubahan mutu pendidikan tidak terjadi melalui satu program atau satu tahun anggaran.