Viral dugaan komentar bernada nirempati yang dikaitkan dengan seorang dokter ASN di Kabupaten Malang terhadap pasien BPJS yang kemudian meninggal dunia mendapat perhatian Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, MM.
Suli Da’im meminta kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat etika profesi tenaga kesehatan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Saya sangat prihatin dengan peristiwa ini. Terlepas dari hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung, tenaga kesehatan harus senantiasa menjunjung tinggi etika profesi, empati, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Suli Da’im, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi medis. Sikap tenaga kesehatan dalam memperlakukan pasien juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.
“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal kompetensi medis, tetapi juga tentang sikap menghargai martabat setiap pasien,” tegasnya.
Suli Da’im mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menonaktifkan sementara dokter yang bersangkutan dari pelayanan untuk kepentingan pemeriksaan.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif serta transparan.
Namun, Suli Da’im mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang jelas.
“Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, proses klarifikasi dan pemeriksaan harus dilakukan secara profesional berdasarkan fakta yang ada. Semua pihak perlu memberikan ruang kepada tim pemeriksa untuk bekerja secara independen,” katanya.
Etika di Ruang Digital
Suli Da’im juga menyoroti penggunaan media sosial oleh aparatur sipil negara, terutama tenaga kesehatan.
Menurutnya, ruang digital tidak boleh dipandang sebagai ruang yang bebas dari tanggung jawab etis. Setiap unggahan atau komentar dapat berdampak luas, terlebih jika berkaitan dengan profesi dan pelayanan publik.
“Media sosial bukan ruang tanpa etika. Setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga profesionalisme, baik di tempat kerja maupun di ruang digital,” ujarnya.
Ia berharap kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Pembinaan etika profesi, komunikasi publik, dan pelayanan yang humanis perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Suli Da’im menegaskan, pasien harus mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa dibedakan berdasarkan status kepesertaan BPJS maupun latar belakang ekonomi.
“Kami ingin pelayanan kesehatan di Jawa Timur semakin berkualitas, ramah, dan berkeadilan. Masyarakat harus merasa dihormati dan dilayani dengan baik, tanpa membedakan status kepesertaan BPJS maupun latar belakang ekonomi,” katanya.
Bagi Suli Da’im, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang sehat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama dalam sistem pelayanan kesehatan,” pungkasnya.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments