Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa melakukan perombakan besar dalam struktur kepemimpinan keamanan dan intelijen dengan memperluas kewenangan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab serta menunjuk kepala badan intelijen yang baru.
Menurut laporan Al Jazeera, Keputusan yang diumumkan pemerintah Suriah pada Minggu (19/7/2026) itu menempatkan Anas Khattab sebagai Kepala Biro Keamanan Nasional, lembaga yang mengawasi berbagai badan keamanan di Suriah, di samping tetap menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Dalam restrukturisasi tersebut, Hussein al-Salamah ditunjuk sebagai wakil kepala Biro Keamanan Nasional, Mulham al-Shantout menjadi Asisten Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan, sedangkan Abdul Qader Tahan dipercaya memimpin General Intelligence Service atau badan intelijen umum Suriah.
Pemerintah Suriah menyatakan perombakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional, meningkatkan stabilitas, serta mendukung proses rekonstruksi negara.
General Intelligence Service memiliki tugas mengumpulkan informasi intelijen, menyusun analisis mengenai ancaman dalam dan luar negeri, serta melakukan upaya penanggulangan spionase dan terorisme.
Dengan struktur baru tersebut, kepala badan intelijen berada di bawah koordinasi Anas Khattab sehingga pengawasan terhadap aparat keamanan Suriah menjadi lebih terpusat.
Analis senior nonresiden Atlantic Council Syria Project, Omer Ozkizilcik, menilai restrukturisasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah Ahmed al-Sharaa untuk memformalkan struktur kekuasaan yang sebelumnya diterapkan ketika memimpin pemerintahan di Idlib.
Menurutnya, pada masa itu Anas Khattab menangani tugas intelijen sekaligus kepolisian yang sebagian kewenangannya juga berkaitan dengan Hussein al-Salamah.
Pemerintahan transisi Suriah di bawah Ahmed al-Sharaa dibentuk sekitar satu bulan setelah mantan Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Suriah menuju Rusia pada Desember 2024, yang mengakhiri pemerintahan keluarga Assad selama puluhan tahun.
Sejak memimpin pemerintahan, Ahmed al-Sharaa berupaya membangun citra pemerintahan yang mengedepankan reformasi dan persatuan nasional, termasuk menyatukan struktur keamanan yang sebelumnya terfragmentasi.
Perombakan tersebut dilakukan setelah Suriah menghadapi sejumlah insiden keamanan dalam beberapa pekan terakhir.
Pada 2 Juli 2026, sedikitnya 10 orang tewas akibat ledakan di sebuah kafe yang berada di dekat kompleks peradilan utama di Damaskus.
Lima hari kemudian, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 36 lainnya mengalami luka-luka setelah bahan peledak yang disembunyikan di tempat sampah dan sebuah mobil meledak di ibu kota saat Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Ahmed al-Sharaa di istana kepresidenan.
Pemerintah Suriah menyatakan telah menangkap anggota sel yang berafiliasi dengan kelompok ISIL dan diduga bertanggung jawab atas kedua serangan tersebut. Penelusuran terhadap para tersangka dilakukan melalui rekaman kamera pengawas.
Sebelumnya, petugas bea cukai Irak juga menggagalkan penyelundupan rudal, roket, dan drone yang disembunyikan di dalam truk tangki minyak di perbatasan Irak. Otoritas Irak menyebut pengiriman tersebut diduga ditujukan kepada kelompok Hezbollah di Lebanon, meski tuduhan itu dibantah oleh organisasi tersebut.
Di tengah perkembangan tersebut, hubungan diplomatik Suriah dengan negara-negara Barat juga menunjukkan perubahan. Presiden Prancis Emmanuel Macron memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Suriah setelah melakukan kunjungan ke Damaskus.
Beberapa hari kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Ahmed al-Sharaa dalam pertemuan di sela-sela KTT NATO di Turki. Pemerintah Amerika Serikat selanjutnya mengumumkan pencabutan status Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.
0 Tanggapan
Empty Comments