Fenomena semakin berkurangnya peminat Sekolah Dasar (SD) Negeri bukan lagi sekadar isu tahunan pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), melainkan telah menjadi persoalan struktural pendidikan nasional.
Di berbagai daerah, mulai dari Ponorogo, Ngawi, Lamongan, hingga sejumlah kabupaten dan kota lainnya, terdapat SD Negeri yang hanya memperoleh satu hingga dua peserta didik baru, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan pendaftar.
Ironisnya, pada saat yang sama banyak SD swasta justru mengalami kelebihan peminat. Beberapa sekolah Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta dan SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, dikenal memiliki daftar tunggu yang panjang. Hal yang sama juga terjadi pada sekolah swasta lain seperti SD Al Hikmah, SD Khadijah, dan SD Al Falah Surabaya yang tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Fenomena ini tidak dapat disederhanakan dengan mengatakan bahwa masyarakat kini lebih menyukai sekolah swasta. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa kepercayaan publik terhadap sebagian SD Negeri terus menurun?
Perlu ditegaskan bahwa meningkatnya minat terhadap sekolah Muhammadiyah tidak ada kaitannya dengan posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Tren meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap banyak sekolah Muhammadiyah telah berlangsung jauh sebelum beliau menjabat sebagai menteri. Artinya, faktor penentunya adalah kualitas layanan pendidikan, bukan faktor politik ataupun jabatan.
Dalam perspektif Total Quality Management (TQM) yang dikembangkan W. Edwards Deming, kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh kemampuan melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sesuai kebutuhan pelanggan, dalam hal ini peserta didik dan orang tua. Sekolah yang mampu meningkatkan mutu guru, pembelajaran, pelayanan, budaya sekolah, dan komunikasi dengan masyarakat akan memperoleh kepercayaan publik secara alami.
Hal tersebut juga diperkuat teori School Effectiveness dari Edmonds yang menegaskan bahwa sekolah efektif memiliki kepemimpinan yang kuat, ekspektasi tinggi terhadap peserta didik, iklim belajar yang kondusif, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan orang tua. Faktor-faktor inilah yang banyak ditemukan pada sekolah-sekolah swasta unggulan.
Data berbagai survei pendidikan menunjukkan bahwa orang tua saat ini tidak lagi menjadikan status negeri atau swasta sebagai pertimbangan utama. Yang dicari adalah mutu pembelajaran, pembentukan karakter, penguasaan bahasa asing, literasi digital, keamanan lingkungan sekolah, serta komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga.
Karena itu, kritik Ketua DPR RI terhadap solusi menutup atau menggabungkan sekolah patut menjadi perhatian. Merger sekolah bukanlah solusi utama apabila akar persoalannya adalah penurunan kualitas. Menutup sekolah hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi tidak mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dasar negeri.
Dalam teori New Public Management yang dikemukakan Christopher Hood, organisasi publik dituntut memberikan pelayanan yang berorientasi pada kualitas, kinerja, inovasi, dan kepuasan masyarakat. Prinsip ini semestinya diterapkan dalam pengelolaan SD Negeri. Sekolah tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai sekolah pemerintah, tetapi harus mampu menunjukkan kualitas yang kompetitif.
Persoalan lainnya adalah belum meratanya kualitas kepemimpinan kepala sekolah, pengembangan kompetensi guru, inovasi pembelajaran, hingga penguatan identitas sekolah. Banyak SD Negeri belum memiliki program unggulan yang mampu menjadi daya tarik masyarakat. Sebaliknya, sekolah swasta terus berinovasi melalui penguatan karakter, pembelajaran berbasis proyek, teknologi digital, bahasa asing, hingga kemitraan dengan orang tua.
Dalam perspektif Resource-Based View (Jay Barney), keunggulan sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya yang dimilikinya. Guru yang profesional, kepala sekolah yang visioner, budaya organisasi yang kuat, dan inovasi pembelajaran merupakan aset strategis yang tidak mudah ditiru. Apabila sumber daya tersebut tidak terus dikembangkan, maka keunggulan kompetitif sekolah akan semakin melemah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki regulasi SPMB atau melakukan redistribusi peserta didik. Yang jauh lebih mendesak adalah melakukan transformasi kualitas SD Negeri secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain memperkuat kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang relevan, memberikan ruang inovasi kepada sekolah, memperkuat budaya mutu, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat.
Ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menjadikan revitalisasi SD Negeri sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Prof. Abdul Mu’ti, sebagai praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman panjang dalam membangun sekolah berkualitas, memiliki modal yang kuat untuk mendorong transformasi tersebut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh substansi mutu pendidikan, bukan sekadar penataan kelembagaan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang memilih antara sekolah negeri atau sekolah swasta. Masyarakat memilih sekolah yang mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kualitas menjadi prioritas, kepercayaan akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, apabila kualitas terus diabaikan, maka penurunan jumlah peserta didik di SD Negeri akan terus berlanjut, dan penutupan sekolah hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah.
0 Tanggapan
Empty Comments