Berislam, Bermuhammadiyah dan Berpolitik

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kenjeran menggelar pengajian Ahad pagi di bulan kemerdekaan dengan tema “Berislam, Bermuhammadiyah dan Berpolitik”, Ahad (16/8/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. H. Suli Daim, M.M., Wakil Ketua MPID Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Bertempat di Masjid Baitul Kholiq, Jalan Tambak Wedi Baru No. 5/33, Surabaya,
dan diikuti oleh seluruh pegawai Amal Usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah Kenjeran serta jajaran pimpinan dan simpatisan Muhammadiyah.

Dalam kajiannya, Suli Daim menekankan pentingnya umat Islam memahami politik sebagai sarana untuk menghadirkan kemaslahatan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, politik pada dasarnya merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kekuasaan, sedangkan kekuasaan dapat digunakan untuk mengubah dan menentukan berbagai kebijakan publik.

“Politik adalah jalan untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan, kita bisa mengubah kebijakan pendidikan, sosial, kesehatan, dan berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” ujar Suli.

Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan merupakan alat yang harus digunakan untuk menegakkan kebaikan, keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suli Daim mengutip firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj ayat 41:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.”

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat amar ma’ruf nahi munkar. Melalui kekuasaan, kebijakan dapat dibuat, anggaran dapat diarahkan, pendidikan dapat diperbaiki, kemiskinan dapat dikurangi, dan keadilan dapat ditegakkan.

“Tanpa kekuasaan, dakwah sering kali hanya berhenti pada ceramah dan imbauan moral. Karena itu, umat Islam perlu hadir dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Dalam perspektif sejarah Islam, Suli Daim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya menjalankan fungsi dakwah, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat dan pemerintahan setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah membangun sistem hukum, persaudaraan sosial, pengaturan ekonomi, hingga pertahanan masyarakat.

Ia juga mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa seorang pemimpin merupakan pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.

“Artinya, kepemimpinan politik dalam Islam merupakan amanah besar untuk mengurus rakyat, bukan sekadar memperoleh jabatan,” katanya.

Suli Daim juga mengaitkan pembahasan politik dengan teori politik modern. Ia mengutip pandangan Harold Lasswell tentang politik sebagai proses menentukan “who gets what, when, and how” atau siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

Menurutnya, banyak hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat merupakan hasil dari keputusan politik, mulai dari anggaran pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi hingga akses layanan kesehatan.

Karena itu, umat Islam tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses politik.

“Kalau orang baik tidak ada yang masuk dalam kekuasaan, jangan salahkan jika kemudian orang yang tidak baik memegang kekuasaan. Mereka belum tentu memikirkan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Muhammadiyah selama ini telah membangun kekuatan sosial melalui sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai aktivitas.

Dalam kesempatan tersebut, Suli Daim menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik dan bukan partai politik. Namun, Muhammadiyah juga tidak anti terhadap politik.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki tradisi membangun kader yang cerdas, berakhlak, mandiri, serta mampu memimpin masyarakat. Tidak sedikit kader Muhammadiyah yang kemudian berkiprah di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, birokrasi dan pemerintahan.

“Politik yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah politik nilai, politik kebangsaan dan politik keadaban. Bukan politik fitnah dan kebencian,” tuturnya.

Ia menambahkan, politik yang dijalankan dengan nilai-nilai Islam harus mampu menghadirkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, memperjuangkan pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, melindungi kelompok lemah, serta menegakkan keadilan.

Menutup kajiannya, Suli Daim mengajak warga Muhammadiyah untuk tidak alergi terhadap politik, tetapi tetap menjadikan nilai-nilai agama dan etika sebagai pedoman dalam berpolitik.

“Kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah alat. Kalau kekuasaan digunakan untuk membela rakyat kecil, memperjuangkan pendidikan, memperkuat kesehatan, melindungi kaum lemah, dan menghadirkan keadilan, maka politik menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pengajian Ahad pagi PCM Kenjeran tersebut menjadi momentum bagi warga Muhammadiyah untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara keislaman, gerakan Muhammadiyah dan kehidupan politik kebangsaan, khususnya dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. (*)