Kemendikdasmen Siapkan Desain Besar Pemenuhan Guru Nasional

Di tengah tantangan kekurangan guru yang diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menilai reformasi pendidikan guru tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menyelaraskan kebutuhan guru nasional dengan proses pendidikan, sertifikasi, dan pengembangan profesi secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (ALPTK PTMA) dan The 12th Progressive and Fun Education (ProfunEdu) International Conference di Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua ALPTK PTMA Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, serta para rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) dari berbagai daerah di Indonesia.

Fajar menegaskan, kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas guru. Karena itu, penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus menjadi bagian penting dari reformasi pendidikan nasional, bukan sekadar penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang,” ujarnya.

Menurut Fajar, Kemendikdasmen saat ini tengah menyusun desain besar pemenuhan guru nasional yang terintegrasi, mulai dari pendidikan calon guru, PPG, sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional.

“Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru. Kami melihat dukungan kuat dari kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan guru ini,” kata Fajar.

Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan tersebut menjadi semakin mendesak karena Indonesia menghadapi dua tantangan besar sekaligus.

Saat ini, terdapat lebih dari 407 ribu guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, sekitar 170 ribu guru lainnya masih harus menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum dapat mengikuti PPG.

“Di sisi lain, kebutuhan guru diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 900 ribu orang pada 2030. Tanpa perencanaan yang terpadu, kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah,” terang Fajar.

Karena itu, menurut Fajar, persoalan guru tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuka formasi baru atau meningkatkan kapasitas LPTK secara parsial.

“Yang dibutuhkan adalah sinkronisasi kebijakan antara penyelenggara pendidikan guru, pemerintah daerah, kebijakan ASN, dan proyeksi pembangunan pendidikan nasional,” tegasnya.

Fajar  juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius terhadap penguatan tata kelola guru dalam revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Salah satu fokusnya adalah memperkuat peran LPTK sebagai pusat pendidikan calon guru, penyelenggara PPG, pengembangan kompetensi berkelanjutan, pusat riset pembelajaran, sekaligus mitra strategis sekolah.

“LPTK harus menjadi pusat penyiapan calon guru sehingga pemenuhan kebutuhan guru tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu sistem yang saling terhubung,” ujarnya.

Fajar menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan guru. Dalam satu dekade terakhir, tercatat surplus sekitar 1,6 juta lulusan sarjana pendidikan.

Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penyelenggaraan PPG Calon Guru yang disusun berdasarkan kebutuhan riil satuan pendidikan sehingga distribusi guru menjadi lebih tepat sasaran.

Menutup arahannya, Fajar mengajak seluruh LPTK, perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan guru Indonesia yang berkualitas.

“Bagi pemerintah, membangun pendidikan bukan hanya membangun sekolah. Yang jauh lebih penting adalah membangun guru. Sebab, kualitas ruang kelas pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang berdiri di depan peserta didik setiap hari.”

Melalui penguatan LPTK, transformasi PPG, serta sinkronisasi kebijakan nasional, pemerintah berharap sistem pendidikan guru Indonesia semakin adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. (*)