Perempuan Hebat Banyak, Tapi Kenapa Minim di Posisi Pimpinan?

Setiap 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini bagi kemajuan perempuan. Namun, peringatan ini akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada seremonial, unggahan media sosial, atau simbol busana.

Kartini tidak memperjuangkan perempuan agar sekadar dirayakan sehari, melainkan agar dibukakan akses terhadap pendidikan, ruang publik, serta pengambilan keputusan yang menentukan arah masyarakat. Karena itu, Hari Kartini seharusnya dimaknai sebagai panggilan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan yang nyata, terukur, dan berdampak.

Indonesia masih menghadapi paradoks yang cukup tajam. Di satu sisi, akses pendidikan perempuan terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi tahun 2025 lebih tinggi pada perempuan, yakni 35,98 dibanding laki-laki 29,88.

Namun, ketika masuk dunia kerja dan ruang pengambilan keputusan, lajunya melambat. Data World Bank mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada 2025 baru mencapai 53,7 persen, sementara laki-laki 82,3 persen.

Artinya, Indonesia tidak kekurangan perempuan yang siap dan kompeten. Persoalannya terletak pada sistem yang belum mampu mendorong kapasitas tersebut menjadi kepemimpinan nyata.

Kesenjangan juga tampak di ranah politik. Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 kursi—angka tertinggi sepanjang sejarah, namun masih di bawah target ideal 30 persen.

Secara global, Inter-Parliamentary Union mencatat keterwakilan perempuan di parlemen dunia meningkat dari 11,3 persen pada 1995 menjadi 27,2 persen pada 2025. Meski demikian, laju peningkatannya melambat, bahkan kenaikan pada 2024 hanya 0,3 poin persentase.

Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar kehadiran perempuan, tetapi masih minimnya posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Hari Kartini tidak boleh sekadar menjadi nostalgia, tetapi harus dibaca sebagai kritik terhadap struktur sosial yang masih bias gender.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa budaya patriarki masih melahirkan marginalisasi, pelabelan, beban ganda, hingga kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, laporan Women, Business and the Law 2026 dari World Bank menunjukkan bahwa penegakan hak hukum perempuan di Indonesia baru mencapai 45 persen dari potensi maksimalnya. Bahkan dalam periode Oktober 2023 hingga Oktober 2025, tidak ada reformasi signifikan dalam aspek hukum yang diukur.

Ini menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya bersifat budaya, tetapi juga struktural dan kelembagaan.

Gerakan kepemimpinan perempuan harus diarahkan pada dampak nyata, bukan sekadar simbol atau tokenisme. Yang dibutuhkan bukan hanya kehadiran figur perempuan, tetapi ekosistem yang memungkinkan perempuan untuk naik, bertahan, aman, dan berpengaruh.

Indikatornya harus jelas: jumlah perempuan di posisi strategis, akses promosi, keamanan kerja, hingga faktor yang menyebabkan perempuan terhambat berkembang.

Tanpa transparansi indikator tersebut, peringatan Hari Kartini berisiko menjadi slogan tanpa perubahan.

Beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan:

• Menjadikan Hari Kartini sebagai momentum evaluasi tahunan terkait kepemimpinan perempuan
• Membangun sistem kaderisasi melalui mentoring dan pelatihan kepemimpinan
• Mengatasi beban ganda melalui kebijakan kerja fleksibel dan dukungan pengasuhan
• Mendorong perempuan masuk ke posisi strategis, bukan sekadar memenuhi kuota
• Meningkatkan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender

Kementerian PPPA mencatat Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2024 mencapai 76,90. Peningkatan ini didorong oleh partisipasi perempuan di parlemen, jabatan profesional, dan kontribusi ekonomi.

Namun, pemerataan masih menjadi tantangan utama. Ini berarti akses sudah mulai terbuka, tetapi belum merata secara struktural.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Hari Kartini bukanlah pada kemeriahan perayaannya, melainkan pada sejauh mana ruang kepemimpinan perempuan benar-benar bertambah.

Jika perempuan masih lebih sering dipuji daripada dipercaya, lebih sering diundang daripada didengar, dan lebih sering dijadikan simbol daripada pemimpin, maka peringatan ini belum sepenuhnya bermakna.

Kita baru mengenang Kartini—belum melanjutkan perjuangannya.