Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar kebijakan strategis nasional kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Awalnya digagas sebagai solusi akselerasi penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kognitif generasi penerus bangsa, proyek megareman ini justru kerap menghiasi linimasa media sosial dengan narasi yang kontradiktif.
Alih-alih menjadi potret keberhasilan pelayanan publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa MBG saat ini tengah didera carut-marut manajemen, mulai dari isu integritas kelembagaan hingga taruhan nyawa para siswa akibat lemahnya pengawasan kualitas logistik.
Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh dugaan skandal korupsi dan ketidakberesan tata kelola di internal Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengomandoi program ini. Isu miring mengenai kedekatan penentuan vendor, minimnya transparansi anggaran pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia makanan (katering) memicu skeptisime masif.
Sentimen negatif publik kian menguat seiring dengan langkah BGN yang mulai melakukan penertiban terhadap mitra-mitra yang terbukti curang, seperti melakukan penciutan porsi, manipulasi bahan baku demi meraup keuntungan sepihak, hingga pemotongan anggaran di tingkat sub-kontraktor lokal. Langkah penertiban ini, meski perlu diapresiasi, secara implisit mengonfirmasi bahwa pengawasan hulu-ke-hilir program ini masih sangat rapuh.
Puncak dari kegagalan kontrol kualitas ini bermanifestasi dalam bentuk ancaman kesehatan fisik yang nyata. Kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah setelah mengonsumsi paket makanan MBG menjadi alarm keras bahwa standar kelayakan makanan yang berjalan saat ini jauh dari kata aman.
Kejadian ini memaksa otoritas terkait melakukan evaluasi total terhadap pemenuhan standar higienitas, sanitasi dapur umum, hingga rantai pasok distribusi makanan. Jarak tempuh yang jauh dan jeda waktu antara proses memasak hingga penyajian di ruang kelas kerap membuat makanan basi atau terkontaminasi bakteri. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem logistik pangan nasional belum siap menampung beban kerja dalam skala masif dan serentak.
Mengapa Dinilai Problematik?
Kondisi carut-marut tersebut memvalidasi argumen ketidaksetujuan atau kritik mendasar yang sejak awal dilayangkan oleh para pakar ekonomi, kebijakan publik, dan praktisi pendidikan terhadap program MBG. Setidaknya ada tiga alasan fundamental mengapa program ini dinilai problematik dalam postur domestik saat ini.
Pertama, beban fiskal yang luar biasa besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak realistis dan berisiko mengorbankan sektor krusial lain, seperti jaminan kesehatan nasional dan peningkatan kesejahteraan guru.
Kedua, pemaksaan program yang bersifat top-down dan tersentralisasi ini mengabaikan diversifikasi pangan lokal dan kesiapan infrastruktur di daerah pelosok.
Ketiga, program ini menciptakan dependensi baru dan rawan menjadi komoditas politik jangka pendek, ketimbang menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketahanan pangan keluarga secara struktural.
Sangat ironis ketika anggaran puluhan triliun rupiah digelontorkan untuk membagikan makanan kotak yang berisiko keracunan, sementara sarana fisik sekolah seperti ruang kelas yang rusak dan fasilitas sanitasi mendasar di berbagai daerah masih terbengkalai.
Kebijakan Radikal dan Solutif
Agar program strategis ini tidak berakhir menjadi proyek gagal yang menguapkan uang negara, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang radikal dan solutif. Solusi pertama dan paling mendesak adalah melakukan decentralisasi komando eksekusi dan pelibatan penuh pelaku ekonomi lokal. BGN seharusnya tidak bertindak sebagai pengadaan tunggal yang kaku, melainkan berfungsi sebagai pembuat regulasi dan pengawas standar (regulator and supervisor).
Eksekusi penyediaan makanan sebaiknya diserahkan kepada pelaku UMKM lokal, kelompok wanita tani, atau melalui optimalisasi kantin sekolah sehat yang terakreditasi di bawah supervisi puskesmas setempat. Pendekatan ini tidak hanya memotong rantai distribusi yang Panjang, sehingga meminimalkan risiko makanan basi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi akar rumput secara inklusif.
Solusi kedua adalah digitalisasi sistem pengawasan mutu dan transparansi anggaran (E-Gizi). Setiap dapur umum atau mitra penyedia wajib melaporkan proses produksi, sumber bahan baku, hingga dokumentasi kalori harian melalui platform digital yang dapat diakses oleh publik dan komite sekolah.
Untuk mencegah skandal korupsi di internal BGN, proses tender pengadaan logistik utama harus berbasis e-purchasing yang akuntabel dan diawasi ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, penerapan standardisasi sertifikasi halal dan laik sehat dari Dinas Kesehatan pada setiap paket makanan harus menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
Terakhir, pemerintah harus menerapkan skala prioritas berdasarkan klaster wilayah (asimetris). Program MBG tidak perlu dipaksakan berjalan serentak secara general di wilayah urban yang secara ekonomi mandiri. Fokuskan alokasi anggaran dan logistik super-ketat ini pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi berdasarkan data empiris.
Dengan memetakan prioritas secara akurat, pengawasan kualitas makanan akan jauh lebih mudah dikendalikan, kebocoran anggaran dapat ditekan, dan esensi utama dari pemenuhan gizi anak bangsa dapat tercapai tanpa harus mempertaruhkan keselamatan fisik mereka di ruang kelas.
Rekonstruksi
Carut-marut pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah kebijakan publik yang visioner sekalipun akan kandas jika tidak ditopang oleh integritas kelembagaan dan sistem pengawasan mutu yang rigid. Isu korupsi di internal Badan Gizi Nasional serta rentetan kasus keracunan siswa di daerah adalah alarm keras yang memvalidasi tingginya risiko pemaksaan program yang bersifat top-down dan padat anggaran ini.
Agar tidak berakhir sebagai proyek gagal yang mengorbankan APBN dan keselamatan anak bangsa, pemerintah harus segera melakukan rekonstruksi radikal; menggeser sentralisasi menjadi desentralisasi berbasis ekonomi lokal, mendigitalisasi transparansi anggaran, serta menetapkan skala prioritas wilayah secara asimetris. Hanya melalui pembenahan tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada keselamatan siswa, cita-cita luhur pemenuhan gizi generasi emas Indonesia dapat mewujud tanpa harus menyisakan ruang bagi penyimpangan kekuasaan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments