Siapa Musa dan Siapa Firaun?

Kisah Musa-Firaun tidak hanya berbicara tentang kesantunan. Nabi Musa juga diperintahkan menentang kezaliman, membela kaum tertindas, dan menyampaikan kebenaran tanpa takut. Jadi, kalau kisah itu dijadikan rujukan, seluruh kisahnya perlu dilihat. Bukan hanya aspek kelembutan bahasanya.

Aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa yang menyoroti kebijakan pemerintah, rupanya juga mengusik Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Menag mengatakan, sebagai menteri agama ia memiliki kepentingan untuk mengingatkan masyarakat. Ia berharap aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menjunjung tinggi akhlak dalam berkomunikasi.

“Nabi Musa dan Nabi Harun diminta menghadap Firaun dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi orang seperti Firaun pun juga perlu diberikan bahasa santun. Enak kan kalau _win-win solution_, jangan _loss-loss solution_,” kata Imam Masjid Istiqlal ini.

Pernyataan Menteri Agama itu, pesannya mempunyai dasar. Musa dan Harun memang diperintahkan berbicara dengan lemah lembut kepada Firaun. Jadi, ajakan untuk menjaga adab dalam menyampaikan kritik bukan sesuatu yang asing dalam tradisi Islam.

Tetapi kisah Musa-Firaun tidak hanya berbicara tentang kesantunan. Nabi Musa juga diperintahkan menentang kezaliman, membela kaum tertindas, dan menyampaikan kebenaran tanpa takut. Jadi, kalau kisah itu dijadikan rujukan, seluruh kisahnya perlu dilihat, bukan hanya aspek kelembutan bahasanya.

Secara komunikasi publik, analogi itu memang mudah menimbulkan tafsir ganda. Kalau pendemo diminta meniru Nabi Musa, publik bisa bertanya: “Kalau begitu, siapa yang sedang diposisikan sebagai Firaun?” Karena itu, sebagian orang menganggap analogi itu kurang tepat.

Sesungguhnya, kritik dan kesantunan tidak harus dipertentangkan. Dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah hak warga negara. Kritik boleh keras terhadap kebijakan, tetapi tidak harus berubah menjadi penghinaan. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup hanya meminta rakyat santun. Pemerintah juga dituntut mendengar kritik dan meresponsnya dengan bijaksana.

Jadi, pesan tentang adab dan kesantunan dapat diterima. Namun, penggunaan kisah Nabi Musa dan Firaun sebagai analogi politik memang dapat memunculkan konsekuensi makna yang luas dan bahkan berbalik menjadi pertanyaan yang tidak dimaksudkan oleh pemberi pernyataan.

Dengan kata lain, substansi ajakan untuk santun mungkin baik. Tetapi pilihan simbol dan analoginya bisa diperdebatkan.

Mengalahkan

Dari titik ini timbul pertanyaan: mengapa ya belakangan susah menemukan tokoh bijaksana. Jawabnya mungkin bisa ditelisik di sini. Kecepatan media sosial mengalahkan kehaati-hatian. Dulu, pernyataan pejabat melewati proses lebih panjang. Sekarang, setiap komentar bisa langsung tersebar dalam hitungan menit.

Kecepatan sering mengurangi ruang untuk mempertimbangkan. Misalnya, apakah analogi yang dipakai sudah tepat, bagaimana publik akan menafsirkannya, apakah ada kelompok yang akan merasa diabaikan atau disalahpahami.

Ketika masyarakat terbelah dalam kubu-kubu politik, pejabat kadang berbicara lebih banyak kepada pendukungnya daripada kepada seluruh warga negara. Padahal kebijaksanaan publik menuntut kemampuan berbicara kepada semua pihak, termasuk mereka yang berbeda pendapat.

Dan, kata orang Jawa, sudah _gawane jabang bayi_ kekuasaan itu memiliki risiko menciptakan “ruang gema” atau _echo chamber_, yaitu lingkungan di mana seseorang lebih sering mendengar orang yang setuju dengannya. Ketika kritik dianggap gangguan, bukan masukan, kemampuan untuk memahami perspektif masyarakat bisa menurun.

Banyak pejabat menggunakan slogan, analogi agama, atau ungkapan viral karena mudah menarik perhatian. Masalahnya, simbol yang kuat sering menghasilkan tafsir yang juga kuat dan beragam. Kadang yang diingat publik bukan isi pesannya, melainkan kontroversi dari cara penyampaiannya.

Ini bagian yang jarang dipahami: Standar kebijaksanaan publik sebenarnya sangat tinggi. Masyarakat tidak hanya menuntut pejabat benar secara administratif, tetapi juga peka terhadap situasi, mampu memilih kata yang tepat, memahami psikologi publik, dan menunjukkan empati.

Satu kalimat yang mungkin dianggap biasa oleh pejabat dapat terdengar sangat berbeda bagi masyarakat yang sedang marah, kecewa, atau merasa tidak didengar.
Namun, ada hal yang perlu diingat. Kita juga perlu berhati-hati terhadap bias persepsi. Saat ini hampir setiap pernyataan pejabat direkam, dipotong, dikomentari, dan disebarkan. Akibatnya, kesalahan lebih terlihat daripada kebijaksanaan.

Karena itu, masalahnya bukan semata-mata sebagai “pejabat sekarang tidak bijak”. Yang lebih mungkin adalah kombinasi antara tekanan komunikasi yang sangat tinggi, budaya politik yang semakin reaktif, media sosial yang memperbesar kesalahan, dan menurunnya ruang dialog yang tenang.

Dalam keadaan seperti itu, kebijaksanaan menjadi semakin langka karena kebijaksanaan membutuhkan sesuatu yang semakin sedikit tersedia: waktu untuk berpikir, mendengar, dan mempertimbangkan dampak ucapan sebelum berbicara.

Situasi Terbelah

Fenomena pejabat publik yang tampak kehilangan kebijaksanaan bukan semata-mata soal kualitas pribadi para pejabat. Ada kemungkinan bahwa kita sedang menyaksikan perubahan budaya politik itu sendiri.

Dalam situasi yang terbelah, setiap isu cepat berubah menjadi pertarungan “kami versus mereka”. Akibatnya, pejabat sering berbicara untuk membela kelompok pendukungnya, bukan untuk menjembatani seluruh masyarakat.

Bahasa yang dipakai pun berubah. Dari bahasa kenegaraan menjadi bahasa pertarungan; dari upaya memahami menjadi upaya memenangkan narasi; dari mencari solusi menjadi mencari pembenaran.

Padahal, salah satu ciri kebijaksanaan adalah kemampuan berbicara kepada orang yang tidak sepakat dengan kita. Celakanya, semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit orang di sekitarnya yang berani berkata, “Bapak salah.”

Respons Cepat

Dalam sejarah, banyak pemimpin besar justru memelihara keberadaan orang-orang yang berani mengkritik mereka. Politik modern lebih menghargai respons cepat daripada perenungan. Media sosial menuntut kecepatan. Namun kebijaksanaan membutuhkan jeda.

Seorang negarawan biasanya bertanya: Apa dampak jangka panjang dari ucapan ini? Bagaimana pihak yang berbeda akan mendengarnya? Apakah kata-kata ini akan menenangkan atau justru memperuncing keadaan? Sebaliknya, budaya komunikasi instan sering mendorong respons spontan yang belum matang.

Dahulu, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara politisi dan negarawan. Politisi memikirkan pemilu berikutnya. Negarawan memikirkan generasi berikutnya.
Kebijaksanaan tidak hanya bergantung pada pemimpin. Publik juga memiliki peran. Media dan masyarakat sering memberi perhatian besar kepada pernyataan yang kontroversial, emosional, dan provokatif. Sebaliknya, ucapan yang tenang, seimbang, dan penuh pertimbangan sering tidak menarik perhatian.

Tidak Kondusif

Mengatakan bahwa “pejabat sekarang tidak bijak” mungkin terlalu menyederhanakan masalah. Yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa struktur politik, budaya media, dan dinamika kekuasaan saat ini memang tidak terlalu kondusif bagi tumbuhnya kebijaksanaan.

Kebijaksanaan pemimpin dirangkum dalam ungkapan sederhana: “kuasa bukan terutama soal kemampuan memerintah, melainkan kemampuan menahan diri.” Sering kali, tanda kebijaksanaan bukan terletak pada seberapa banyak seseorang berbicara, melainkan pada seberapa dalam ia memahami akibat dari kata-katanya.

Menariknya, hampir semua tradisi besar—agama, filsafat, maupun budaya Nusantara—menghargai keseimbangan semacam ini. Nabi Musa tetap menyampaikan kebenaran kepada Firaun, tetapi dengan adab. Di sisi lain, kekuasaan yang bijak juga seharusnya bersedia mendengar suara yang tidak menyenangkan.

Semoga ruang publik kita semakin dipenuhi oleh orang-orang yang berani berkata benar, sekaligus cukup rendah hati untuk mendengarkan.