Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah wajah pemerintahan. Teknologi tidak hanya digunakan untuk mempercepat pelayanan publik, tetapi juga membantu pemerintah mengolah data, merumuskan kebijakan, hingga mengambil keputusan secara lebih tepat.
Perubahan tersebut mendorong Departemen Digital Governance and Public Policy–Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) menghadirkan terobosan baru.
Mulai angkatan 2026, IP UMY membuka program double degree bersama Program Studi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) UMY.
Melalui program ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY berkesempatan memperoleh dua ijazah sekaligus, yakni gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan Sarjana Komputer (S.Kom.). Menariknya, mahasiswa dapat mengikuti program tersebut tanpa biaya tambahan.
Program ini dirancang untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memahami pemerintahan dan kebijakan publik, tetapi juga memiliki kompetensi teknologi AI. Dengan bekal tersebut, lulusan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.
Program double degree tersebut lahir dari kolaborasi IP UMY dengan Program Studi Kecerdasan Buatan Fakultas Teknik UMY. Kolaborasi lintas disiplin ini memadukan ilmu pemerintahan dengan kompetensi teknologi dan kecerdasan buatan.
Mahasiswa tidak hanya belajar mengenai kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan. Mereka juga akan mendapatkan pembelajaran mengenai analisis data serta teknologi AI.
Perpaduan tersebut menjadi penting karena transformasi digital telah masuk ke berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah dituntut mampu menyediakan layanan publik yang cepat, efisien, akurat, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Awang Darumurti, S.IP., M.Si., mengatakan program tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya smart governance.
“Pelayanan publik saat ini sudah bertransformasi menjadi layanan digital. Pemerintah kini memanfaatkan AI untuk menghasilkan kebijakan yang lebih cepat dan tepat,” jelas Awang saat dihubungi, Senin (3/8/2026).
Karena itu, kurikulum mahasiswa angkatan 2026 akan diperkuat dengan mata kuliah dari Program Studi Kecerdasan Buatan. Penguatan tersebut diharapkan membuat mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih komprehensif dalam menghadapi perubahan dunia pemerintahan.
Kebutuhan terhadap kompetensi AI juga semakin besar di dunia kerja. Future of Jobs Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum mencatat kecerdasan buatan dan big data sebagai kelompok keterampilan yang mengalami pertumbuhan kebutuhan paling cepat.
Menurut Awang, mahasiswa IP UMY tidak cukup hanya memahami bagaimana pemerintahan bekerja. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, mahasiswa akan dibekali kemampuan memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya pengembangan aplikasi pemerintahan, analisis data publik, hingga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
“Jadi, mahasiswa tidak hanya belajar pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan pemerintahan di era digital,” ujarnya.
Dua Ijazah, Prospek Karier Lebih Luas
Program yang dikemas dengan tajuk “Satu Kuliah, Dua Ijazah” ini menawarkan keunggulan berupa kompetensi multidisiplin. Mahasiswa tidak harus memilih antara memahami pemerintahan atau menguasai teknologi karena keduanya dipelajari dalam satu jalur pendidikan.
Kombinasi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika memasuki dunia kerja. Mereka dapat membawa perspektif kebijakan publik sekaligus kemampuan memanfaatkan AI dan teknologi digital.
Awang mengatakan penguasaan AI akan membuat lulusan memiliki fleksibilitas dan daya saing yang lebih kuat di pasar kerja.
“Prospek lulusan program ini sangat luas. Lembaga pemerintah maupun swasta membutuhkan SDM yang memahami kebijakan publik sekaligus teknologi digital,” ungkapnya.
Dengan dua kompetensi tersebut, peluang karier lulusan tidak terbatas pada profesi aparatur sipil negara (ASN). Mereka juga dapat mengisi berbagai bidang yang membutuhkan kemampuan pemerintahan, kebijakan publik, data, dan teknologi.
Beberapa peluang karier tersebut antara lain:
- Analis kebijakan publik dan data pemerintahan.
- Spesialis pemerintahan digital.
- Konsultan transformasi digital.
- Spesialis produk AI.
Lulusan juga berpeluang berkarier di kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan teknologi, perusahaan rintisan (startup), lembaga konsultan, hingga organisasi internasional yang tengah menjalankan transformasi digital.
Dengan demikian, program double degree IP UMY tidak sekadar menawarkan dua gelar akademik. Lebih dari itu, program tersebut menjadi upaya menyiapkan lulusan yang mampu mempertemukan dua dunia: tata kelola pemerintahan dan kecerdasan buatan.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Departemen Digital Governance and Public Policy UMY untuk menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
Melalui kolaborasi lintas disiplin tersebut, IP UMY berupaya mencetak talenta masa depan yang tidak hanya memahami bagaimana pemerintahan dijalankan, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk membuat pemerintahan bekerja lebih efektif, cerdas, dan responsif.
Pada akhirnya, dua gelar yang diperoleh mahasiswa bukan sekadar tambahan gelar akademik. Bekal tersebut diharapkan menjadi modal untuk melahirkan generasi yang mampu memimpin transformasi tata kelola pemerintahan di tengah derasnya perkembangan kecerdasan buatan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments