Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab IV berjudul “Muhammadiyah Masa Pergolakan (1942-1956)”, halaman 101, 102, dan 103.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 41
***
Halaman 101
BAB IV
MUHAMMADIYAH MASA PERGOLAKAN (1942-1956)
Pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia (1942) menandai lahirnya babak baru bagi perkembangan Muhammadiyah. Babak baru itu berlangsung sampai dengan Muktamar tahun 1956 di Palembang. Jika sebelumnya, yakni pada masa penjajahan Belanda, Muhammadiyah berkembang dengan cepat, maka pada masa ini organisasi tersebut mengalami stagnasi.
Pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan rakyat yang luar biasa dan mobilisasi tokoh-tokoh Islam untuk menghadapi Perang Pasifik menyebabkan lumpuhnya kepemimpinan Muhammadiyah. Setelah itu, para pemimpin Muhammadiyah terlibat dalam revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak sempat memikirkan organisasi.
Bahkan, setelah penyerahan kedaulatan kepada RI, tokoh-tokoh Muhammadiyah disibukkan dengan kegiatan politik sehubungan dengan kedudukan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Partai Masyumi.
- Masa Pendudukan Jepang
Situasi Sosial Politik. Tentara Keenambelas Jepang di bawah komando Laksamana Madya Takahshi Ibo, didukung satuan Angkatan Laut yang membawahi Armada ke-2, ke-3, dan ke-11, berhasil menghancurkan Angkatan Laut Belanda di perairan Pulau Jawa, di bawah komando Laksamana Madya Karel Doorman.{1}
Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang mulai mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, seperti Banten, Eretan Wetan, dekat kota Indramayu, Kragan (antara
Halaman 102
Rembang dan Tuban). {2} Selanjutnya, secara berangsur-angsur daerah-daerah lain Pulau Jawa dimasuki tentara Jepang. Pada 8 Maret 1942, Pimpinan Angkatan Perang Belanda, Mayor Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborg Stachouwer, menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Imamura dalam kapitulasi Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada pagi harinya pesawat terbang Jepang menyebarkan surat edaran tentang peristiwa itu. {3}
Sehari sebelum Pemerintah Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat, pada 7 Maret 1942, Tentara Pendudukan Jepang mengeluarkan Undang-undang No.1 tentang pembentukan Pemerintahan Militer di daerah-daerah yang dikuasainya. Agar segera aman, balatentara Jepang memegang kekuasaan tertinggi dalam segala hal. Peraturan perundangan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Jiwa, harta yang sah, agama, rakyat yang tidak berdosa dan pegawai yang setia kepada Jepang tetap dihormati. {4}
Wilayah Indonesia dibagi-bagi dalam wilayah teritorial dengan penguasa yang berbeda. Pulau Jawa-Madura diperintah oleh Angkatan Darat Tentara Keenambelas, berpusat di Jakarta. Pulau Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara Keduapuluh Lima, berpusat di Bukittinggi. Pulau Kalimantan, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut Tentara Kesembilanbelas, berpusat di Makassar. Tiga penguasa wilayah teritorial itu berada di bawah komando Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Dalat, Saigon (dulu ibu kota Vietnam Selatan), yang sekarang bernama Hochimin City. {5}
Di Pulau Jawa-Madura, Pemerintahan Militer Jepang mendelegasikan kekuasaannya kepada Gunseikanbu (Propinsi) yang dipimpin oleh Gunseikan (Gubernur) yang meliputi Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, Jawa Tengah berpusat di Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 dan 28, Pulau Jawa dibagi atas 17 Syuu/Karesidenan dan dua buah Kooti/Daerah Istimewa, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jawa Timur terdiri dari lima Syuu, yaitu
Halaman 103
Surabaya Syuu, Malang Syuu, Bojonegoro Syuu, Kediri Syuu, Besuki Syuu, Madura Syuu dan Madiun Syuu. {6}
Pemerintah Militer Jepang ingin mempercepat terlaksananya penguasaan dan hegemoni untuk wilayah yang luas di Asia, yaitu Asia Timur Raya, dan berusaha menyatukan kekuatan rakyat yang diduduki. Untuk itu pada 29 April 1942 Pemerintah Militer Jepang membentuk gerakan “Tiga A”, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemimpin gerakan itu dipercayakan kepada Mr. Raden Samsuddin. {7}
Gerakan “Tiga A” itu ternyata tidak memperoleh respon rakyat. Karena itu Ir. Sukarno mengusulkan agar dibentuk badan baru, yaitu ‘Pusat Tenaga Rakyat’, disingkat ‘Putera’. ‘Putera’ akhirnya dibentuk untuk menggantikan gerakan ‘Tiga A’. Badan baru itu dipimpin ‘Empat Serangkai,’ yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. {8}
‘Putera’ sebagai badan penggerak rakyat tidak berumur lama, sebab Jepang juga tidak merasa puas dan tidak yakin ‘Putera’ dapat menggerakkan tenaga rakyat secara cepat dan simultan. ‘Putera’ akhirnya dibubarkan dan diganti dengan ‘Perhimpunan Kebaktian Rakyat’ atau Jawa Hokokai. Badan ini didirikan pada 1 Maret 1944, dan dipimpin langsung oleh Gunseikan (Kepala Staf Tentara Jepang). {9}
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments