Buku Menembus Benteng Tradisi – 54

Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab IV berjudul “Muhammadiyah Masa Pergolakan (1942-1956)”, sebagian halaman 132, 133, dan 134.

Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 53

***

Halaman 132

2. Umat Islam dan Pergumulan Politik

Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, NU segera membentuk aliansi dengan PSII dan beberapa partai kecil lainnya. Aliansi itu baru terbentuk menjelang pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955, dengan nama Liga Muslimin Indonesia. Liga ini ternyata tidak banyak artinya.{112}

Menjelang Pemilu 1955, suhu politik di Indonesia cukup panas. Partai-partai peserta Pemilu, terutama partai-partai besar, silih berganti mengadakan kampanye terbuka dengan nama yang hebat-hebat, seperti rapat samudera, rapat raksasa, rapat akbar, dan lain-lain. Dalam kampanye, saling mencerca, mencaci, mengejek, bahkan menghina dan menfitnah adalah hal biasa. Perbenturan paling sengit terjadi antara Masyumi dan PKI, antara PNI dan Masyumi, dan antara Masyumi dan NU. Masyumi dalam situasi ini dikepung oleh tiga partai besar.{113}

Halaman 133

Perbenturan melalui mimbar kampanye antara Masyumi dan NU di Bojonegoro dan Lamongan, misalnya, berdampak timbulnya perseteruan antaranggota partai, sekali pun mereka berasal dari satu keluarga. Untuk mengembalikan silaturrahim antaranggota keluarga itu ternyata memerlukan waktu yang cukup lama.{114}

Hasil Pemilu 1955 untuk Parlemen (DPR), PNI memperoleh suara 8.294.338, Masyumi memperoleh 7.774.455 suara, NU memperoleh 6.913.135 suara, dan PKI memperoleh 6.142.649. Pemilu untuk Majelis Konstituante, PNI memperoleh suara sebanyak 5.779.094, Masyumi memperoleh 4.478.855 suara, PKI mengungguli NU dengan suara 4.260.078, sedangkan NU memperoleh suara sebanyak 4.206.423.{115}

Hasil perolehan Pemilu 1955 untuk DPR (dalam ribuan) di Jawa Timur, PNI memperoleh suara 3.370 (34,1 %), NU memperoleh suara 3.370 (34,1 %), PKI memperoleh suara 2.299 (23,2 %), dan Masyumi hanya memperoleh suara sebanyak 1.109 (11,2 %).{116} Dari hasil perolehan suara pada Pemilu 1955 itu dapat diketahui secara nyata persentase penduduk Jawa Timur yang berkesadaran membela Islam sebagai way of life hanyalah 45.3 %

Setelah Pemilu 1955, hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi ditinjau ulang. Sidang Tanwir di Kaliurang, Jogjakarta pada 1956 memutuskan antara lain: a. Anggota Muhammadiyah yang ingin terjun dalam lapangan politik secara langsung dianjurkan masuk partai politik Islam; b. PP Muhammadiyah dan PP Masyumi menyadari bahwa adanya keanggotaan istimewa dalam Masyumi tidaklah wajar dan disetujui untuk dihapuskan dengan cara yang tidak akan menimbulkan kegoncangan; c. Sebelum terjadi pemutusan hubungan antara kedua belah pihak tetap diusahakan dan dipelihara pengertian bersama yang sebaik-baiknya.{117}

Keputusan tersebut berpengaruh positif terhadap gerak organisasi. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas yang jelas antara yang terjun ke dalam politik dan yang menekuni amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, terdapat semboyan di kalangan warga Muhammadiyah: “Muhammadiyah tempat beramal, Masyumi tempat berjuang, dan badan lain tempat bekerja.”{118}

Halaman 134

Pada masa perjuangan politik (1950-1956), banyak aktivis Muhammadiyah di daerah-daerah Jawa Timur yang menjadi pengurus Partai Politik Masyumi dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) dan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS). Misalnya, Ghafar Wiryosudibyo, Bejo Dermaleksana, Eeng Abdullah, Baharudin, dan Ny. Joko Raharjo adalah aktivis Muhammadiyah yang menjadi anggota DPRDS Kota Besar Malang.{119}

Begitu juga di Banyuwangi, beberapa aktivis Muhammadiyah aktif di Masyumi, di antaranya Abdul Hamid Ibrahim, Ma’sum Edrisy, Burhanuddin Malaya, H. Hanafi, Sulaiman Balilah, Hj. Alwiyah Akadir, Hj. Zubaidah Ma’sum. Dua orang pernah menjadi anggota DPRDS, yaitu Abdul Hamid Ibrahim dan Ma’sum Edrisy.

Tokoh Muhammadiyah Magetan yang menjadi anggota DPRDS adalah RM. Sorjoharjono. Sedangkan BPRD (Badan Perwakilan Rakyat Daerah), pada 27 Desember 1950, dalam rapatnya memilih lima anggota Badan Eksekutif. Salah seorang di antaranya adalah aktivis Muhammadiyah, Kusmen Imam Diwirjo.{120} Pada 1953 terjadi perubahan susunan DPRDS dan DPDS. Koesmen Imam Diwiryo menjadi Wakil Ketua DPRDS, sedangkan RM. Suryoharjono menjadi anggota DPDS.{121}

Setelah kemerdekaan, salah seorang tokoh Muhammadiyah Jombang, Zuhal Kusuma, aktif di Masyumi. Berkat kepemimpinannya yang bisa diterima banyak pihak, Zuhal terpilih sebagai ketua DPRDS Jombang yang pertama dari Fraksi Masyumi. Posisi Zuhal di Masyumi dimanfaatkan untuk menghidupkan Persyarikatan. Pengaruh Zuhal dapat menarik simpati para aktivis Masyumi. Sebagian dari mereka kemudian menjadi aktivis dan pemimpin Muhammadiyah. Mereka antara lain Son Haji (Bareng), Ibnu Suja’ (Mojoagung), H. Ahmad (Tembelang), dan H. Muhid (Kesamben).{122}

***

Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.