Ada pemandangan yang rutin dan berulang di panggung kemahasiswaan setiap pergantian periode pengurus. Aula kampus hanya penuh dengan spanduk megah, jajaran kursi tersusun rapi, dan deretan pidato sambutan mengalir panjang. Berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terjilid rapi, puluhan program kerja (proker) ada centangnya sebagai tanda tuntas. Di atas kertas, organisasi terlihat hidup dan berkinerja tinggi.
Namun, ketika tirai seremoni ditutup dan aula kembali sepi, sebuah pertanyaan mendasar kerap menyisa: apa dampak nyata dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut bagi mahasiswa dan masyarakat?
Realitas hari ini menunjukkan adanya jurang yang kian lebar antara kemegahan administrasi organisasi dan hadirnya solusi di lapangan.
Organisasi kemahasiswaan perlahan terjebak dalam lingkaran formalisme organisasi—sebuah kondisi di mana proses birokrasi, pemenuhan kuota proker, dan formalitas kelembagaan dianggap lebih penting daripada esensi gerakan itu sendiri.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan jika Generasi Z mulai memandang organisasi kampus tak lebih dari tempat menumpuk sertifikat yang kehilangan relevansi zaman.
Ketika Formalisme Mengikis Daya Kritis
Formalisme bekerja secara halus namun mematikan. Ia mengikis daya kritis dan kepekaan sosial para aktivis. Banyak kader habis energinya bukan untuk memikirkan isu-isu krusial seperti kesenjangan akses pendidikan, isu lingkungan, krisis etika di ruang digital, atau kesiapan karir mahasiswa.
Energi mereka justru tersedot habis untuk urusan teknis penulisan proposal, surat-menyurat yang berbelit, hingga perdebatan tata tertib persidangan yang berlarut-larut.
Organisasi akhirnya berjalan bak mesin otomatis. Kegiatan ada hanya karena “periode lalu juga ada”, bukan karena ada kebutuhan riil yang mendesak. LPJ yang tebal dan estetis menjadi ukuran tunggal keberhasilan, padahal keberhasilan sejati organisasi terletak pada seberapa besar manfaat yang konstituen rasakan.
Ketika organisasi kampus lebih sibuk mengurus dirinya sendiri daripada mengurus persoalan di sekitarnya, pada saat itulah organisasi tersebut mengalami krisis eksistensi.
Mengembalikan Spirit Islam Berkemajuan
Bagi gerakan mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah, stagnasi akibat formalisme ini adalah sinyal bahaya. Spirit Islam Berkemajuan yang diusung oleh K.H Ahmad Dahlan sejak awal berdiri bukanlah tentang jargon atau struktur yang kaku, melainkan tentang keberanian bertindak cepat, responsif, dan memberikan solusi nyata (amaliyah).
Kiai Dahlan tidak mendirikan Muhammadiyah untuk sekadar berorganisasi, melainkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan sosial melalui aksi konkret.
Mengembalikan spirit ini ke dalam tubuh organisasi mahasiswa berarti harus berani melakukan pembenahan mendasar. Gerakan mahasiswa berkemajuan harus berani memangkas sekat-sekat birokrasi yang lambat dan menggantinya dengan budaya kerja yang agile, adaptif, dan berbasis dampak (impact-driven).
Untuk melepaskan diri dari jerat formalisme, ada beberapa reorientasi mendasar yang perlu diambil oleh kepengurusan mahasiswa hari ini.
Pertama, revaluasi program kerja dengan menimbang kuantitas versus kualitas. Pengurus organisasi harus berani memangkas proker-proker yang sifatnya sekadar “penyerap anggaran” atau “pengisi kalender kegiatan”.
Lebih baik memiliki sedikit program kerja, namun terencana secara matang, memiliki metrik keberhasilan yang jelas, dan memberikan dampak jangka panjang.
Kedua, inovasi berbasis isu riil mahasiswa. Gerakan mahasiswa harus kembali membumi. Isu-isu seperti kesehatan mental, literasi digital dan etika kecerdasan buatan (AI), kemandirian ekonomi atau ekonomi hijau, serta ruang aman di kampus harus menjadi fokus utama gerakan, bukan sekadar isu elit politik kampus.
Ketiga, restrukturisasi budaya organisasi yang lincah. Pengambilan keputusan di internal organisasi tidak boleh lagi tertahan oleh formalitas yang kaku. Pendekatan kolaboratif, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi administrasi, dan ruang diskusi yang inklusif harus menjadi napas baru dalam mengelola organisasi.
Saatnya Memensiunkan Formalitas
Sudah saatnya kita mempensiunkan cara berorganisasi yang hanya mengejar formalitas visual. Kepengurusan baru tidak hanya butuh pergantian wajah pimpinan, tetapi juga pembongkaran pola pikir lama.
Mendemisionerkan budaya formalitas adalah langkah awal untuk merebut kembali kepercayaan mahasiswa. Hanya dengan keberanian untuk membuang rutinitas yang tidak produktif dan berfokus pada aksi nyata, organisasi kemahasiswaan dapat berdiri tegak sebagai pelopor perubahan—bukan sekadar penonton di tengah perubahan zaman.***
0 Tanggapan
Empty Comments