Mekanisme penentuan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU ke-35 dinilai memiliki kemiripan dengan mekanisme pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Keduanya sama-sama menempatkan proses musyawarah sebagai bagian penting dalam menentukan pimpinan organisasi.
Penilaian tersebut disampaikan Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd., Pembina Forum Komunikasi Ustadz-Ustadzah (Fokus), yang hadir langsung dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Menurut Muhammad Wahid, mekanisme penentuan pimpinan dalam Muktamar NU ke-35 memiliki pola yang menarik karena peserta tidak secara langsung memilih Ketua Umum PBNU. Peserta muktamar mengusulkan nama-nama calon, sementara proses penentuan selanjutnya dilakukan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
“Muktamar NU ke-35 kali ini unik. Hampir sama dengan mekanisme yang selama ini diterapkan di Muhammadiyah, yaitu menggunakan mekanisme Syura. Peserta muktamar tidak memilih Ketua Umum PBNU secara langsung. Mereka mengusulkan nama-nama calon, sedangkan keputusan akhir ditentukan melalui musyawarah sembilan anggota AHWA.”
AHWA merupakan forum yang terdiri atas ulama atau tokoh NU yang mendapatkan mandat untuk bermusyawarah dalam proses penentuan kepemimpinan. Mekanisme tersebut menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Bandingkan dengan Mekanisme Muhammadiyah
Muhammad Wahid kemudian membandingkan mekanisme tersebut dengan proses pemilihan kepemimpinan di Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki mekanisme formatur dalam menentukan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Kalau pemilihan Ketua Umum di Muktamar Muhammadiyah menggunakan sistem formatur, di mana peserta muktamar memilih 13 orang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlebih dahulu, kemudian ke-13 orang tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang menduduki posisi Ketua Umum.”
Meski memiliki bentuk yang berbeda, Muhammad Wahid melihat terdapat kesamaan dalam prinsip penentuan kepemimpinan. Di NU, proses tersebut dilakukan melalui AHWA, sedangkan Muhammadiyah menggunakan formatur.
Menurutnya, kedua mekanisme tersebut sama-sama memberikan mandat kepada sejumlah orang yang telah mendapatkan kepercayaan dalam forum muktamar untuk menentukan pimpinan organisasi melalui musyawarah.
“Intinya sama: kepercayaan diberikan kepada orang-orang yang dipercaya, yang kemudian bermusyawarah. Bukan kompetisi antar calon, bukan kampanye, bukan perang suara. Tapi musyawarah untuk mencari yang terbaik. Inilah demokrasi dalam bingkai Islam — Syura — yang dijaga oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini,” jelas Muhammad Wahid.
Ia menilai mekanisme semacam itu memiliki keunggulan karena proses penentuan pimpinan tidak sepenuhnya bertumpu pada pemilihan langsung. Menurutnya, musyawarah dapat menjadi ruang untuk mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan kebutuhan organisasi sebelum keputusan kepemimpinan ditetapkan.
Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme syura memiliki posisi penting dalam tradisi kepemimpinan kedua organisasi. Namun, bentuk penerapannya tetap memiliki perbedaan sesuai dengan sistem dan aturan masing-masing organisasi.
Berharap Lahir Pemimpin Amanah
Bagi Muhammad Wahid, substansi dari mekanisme tersebut tidak semata-mata terletak pada cara memilih pemimpin, tetapi juga pada kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang mendapat mandat untuk bermusyawarah.
“Ini menunjukkan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama menempatkan prinsip Syura sebagai fondasi kepemimpinan. Pemimpin dipilih karena kepercayaan, karena kualitas, karena amanah — bukan karena siapa yang paling banyak suaranya. Semoga mekanisme ini senantiasa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah — meneladani kepribadian Rasulullah Saw,” harap Muhammad Wahid.
Muktamar NU ke-35 yang berpusat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menjadi forum konsolidasi organisasi yang dihadiri para peserta dari berbagai daerah. Mekanisme penentuan kepemimpinan menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian muktamar tersebut.
Bagi Muhammad Wahid, perbandingan antara mekanisme AHWA dalam Muktamar NU dan formatur dalam Muhammadiyah menunjukkan adanya ruang musyawarah dalam proses penentuan kepemimpinan organisasi. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments