Polemik Sapi Kurban Presiden: Ketika APBN Dipakai atas Nama Ibadah

Pada momen Iduladha 2026 di Indonesia, publik dihebohkan dengan distribusi 1.098 sapi kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut diketahui menggunakan anggaran APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres), dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar.

Sebagai bagian dari masyarakat yang ikut membayar pajak, saya merasa wajar untuk mempertanyakan:
*apakah seorang presiden tidak mampu membeli hewan kurban hingga perlu dibantu kas negara untuk berkurban?*

Ini bukan soal anti-kurban. Ini bukan soal membenci berbagi. Justru karena kurban adalah ibadah yang sakral, publik menjadi sensitif ketika ibadah personal mulai menggunakan uang negara.

Dalam Islam, kurban adalah bentuk pengorbanan pribadi bagi yang mampu. Tidak ada kewajiban memaksakan diri. Karena itu muncul pertanyaan etik: ketika dana berasal dari APBN, apakah itu masih layak disebut “kurban pribadi”, atau sebenarnya hanya program bantuan negara yang diberi label nama penguasa?

Yang membuat situasi semakin janggal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengaku tidak mengetahui penggunaan APBN tersebut. “Wah saya enggak tahu masalah itu.”

Pernyataan itu terdengar ironis. Bagaimana mungkin dana ratusan miliar rupiah dipakai, tetapi Menteri Keuangan mengaku tidak tahu? Padahal sebelumnya pihak Istana telah menyebut bahwa sumber anggaran memang berasal dari APBN melalui Banmaspres.

Di tengah polemik tersebut, MUI menyatakan penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban tidak bermasalah secara syariat dan dapat dipahami sebagai “kurban negara”. Secara hukum agama mungkin sah. Tetapi kritik publik hari ini bukan hanya soal halal atau haram.

Masalah utamanya adalah soal etika dan pencitraan politik.

Kalau uangnya berasal dari APBN, maka seharusnya program itu dikemas sebagai bantuan sosial atau distribusi pangan masyarakat saat Iduladha, bukan dibangun dengan narasi “kurban Prabowo” seolah berasal dari dana pribadi.

Karena ketika uang rakyat dipakai untuk membiayai simbol kemurahan hati penguasa, batas antara ibadah dan branding politik menjadi kabur.

Dan mungkin inilah ironi terbesar Iduladha tahun ini:
rakyat menabung berbulan-bulan demi membeli satu kambing untuk ibadah, sementara penguasa membagikan ribuan sapi menggunakan APBN, lalu namanya dipasang paling besar.