Di panggung politik modern, pujian tidak lagi sekadar bentuk apresiasi tulus, melainkan telah bergeser menjadi komoditas politik bernilai tinggi. Fenomena penjilat yang dahulu bergerak secara bergerilya di lorong-lorong istana atau koridor kementerian kini telah bertransformasi menjadi kekuatan masif yang makin terorganisir di era digital.
Kehadiran pasukan siber pendengung atau akun buzzer yang bekerja dengan agenda tertentu makin memperjelas bagaimana industri sanjungan buatan ini mengikis kualitas tata kelola pemerintahan.
Ketika budaya “Asal Bapak Senang (ABS)” berpadu dengan teknologi media sosial, dampaknya tidak lagi sekadar distorsi informasi di ruang publik, melainkan berujung pada pembusukan sistematis pada pilar-pilar demokrasi dan administrasi publik.
Transformasi Penjilat: Dari Whispering Campaign ke Pasukan Digital
Secara sosiologis, fenomena penjilat berakar kuat pada budaya patron-klien dan kepemimpinan feodal. Ciri utamanya sangat khas: memberikan masukan yang hanya sang pimpinan (pleasing input) menyukainya, alih-alih menyajikan fakta objektif yang riil (truthful input).
Di era digital, pola ini mengalami digitalisasi melalui dua saluran utama yang saling menguatkan.
Pertama, kelompok penjilat elit di lingkungan birokrasi dan politik. Mereka umumnya terdiri dari figur-figur berpendidikan atau pejabat yang enggan mengkritik kebijakan berisiko demi mengamankan posisi, jabatan, maupun akses terhadap proyek negara.
Kedua, pasukan buzzer di platform digital yang direkrut secara khusus untuk memanipulasi persepsi publik. Tugas utama para pendengung ini ada dua: membentengi pejabat dari kritik publik (shielding), dan menyerang para pengkritik secara agresif (canceling).
Ketika sinergi antara penjilat elit dan buzzer ini bekerja, terbentuklah ruang gema artifisial (echo chamber) di sekeliling pimpinan.
Pemimpin pun terperangkap dalam ilusi bahwa setiap tindakannya mendapat dukungan penuh oleh rakyat, padahal sesungguhnya hanyalah manipulasi algoritma dan kepatuhan buta dari lingkaran terdekat.
Sejarah tata kelola pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun global, membuktikan bahwa kehancuran administrasi publik selalu berawal dari ketika pintu kritik tertutup rapat dan jalur sanjungan terbuka lebar-lebar.
Dampak destruktif paling nyata dari fenomena ini adalah pembusukan sistem meritokrasi.
Ketika kriteria kenaikan jabatan atau penunjukan posisi strategis di lembaga negara tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan pada tingkat loyalitas buta dan kemampuan menyenangkan atasan, birokrasi akan dengan cepat diisi oleh individu-individu yang tidak kompeten.
Birokrasi yang terisi orang-orang yang bebal pada akhirnya kehilangan kemampuan eksekusi, gagal berinovasi, dan tidak responsif terhadap krisis.
Selain merusak kualitas SDM pemerintahan, fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai kebutaan kebijakan (policy blindness).
Kebijakan publik yang baik sangat membutuhkan umpan balik kritis untuk menguji efektivitasnya di lapangan.
Namun, ketika sinyal peringatan dari para pakar, akademisi, dan masyarakat sipil diredam oleh narasi manis buzzer, pemerintah akan terus memaksakan kebijakan yang cacat sejak dalam perencanaan.
Sebagai contoh, dalam kasus program makan bergizi gratis maupun koperasi desa. Banyak anak yang keracunan, tata kelola keuangan yang tidak transparan, korupsi, kasus pengadaan motor untuk pekerja MBG sampai pengadaan truk kopdes, semuanya penuh dengan persoalan.
Akibatnya, anggaran negara bernilai puluhan triliun rupiah kerap terbuang sia-sia untuk program-program yang sama sekali tidak menjawab kebutuhan mendasar rakyat.
Belajar dari Sejarah
Ketika Romawi bertransformasi dari bentuk Republik menjadi Kekaisaran pada abad ke-1 SM, dinamika penjilatan ini naik ke tingkat politik tertinggi di dalam istana.
Senat Romawi, yang dulunya merupakan lembaga penyeimbang kekuasaan yang sangat terhormat, perlahan-lahan merosot menjadi wadah para penjilat ulung.
Karena takut akan hukuman mati atau penyitaan harta atas tuduhan pengkhianatan (maiestas), para senator dan pejabat tinggi memilih untuk berlomba-lomba memberikan pujian daripada menyampaikan kritik atau saran yang objektif.
Sejarawan Tacitus bahkan mencatat bagaimana Kaisar Tiberius sendiri merasa muak dan jijik melihat kepatuhan buta para senatornya, hingga ia pernah melangkah keluar dari ruang sidang sambil bergumam bahwasanya orang-orang tersebut memang sudah siap untuk menjadi budak.
Budaya penjilatan ekstrem ini pada akhirnya membutakan para kaisar dan membusukkan sistem tata kelola kekaisaran dari dalam.
Pada masa pemerintahan Kaisar Caligula, para penasihat dan senator selalu mengiyakan seluruh ide gilanya, termasuk ketika ia menyatakan diri sebagai dewa hidup hingga membiarkan wacana penunjukan kuda kesayangannya, Incitatus, menjadi pejabat konsul.
Hal serupa terjadi pada era Kaisar Domitianus yang meminta dipanggil dengan sebutan Dominus et Deus (“Tuhan Kami”), di mana para penyair serta pejabat hanya berani menyusun puisi dan laporan manis agar tidak dieksekusi.
Sementara itu, Kaisar Elagabalus mengisi jabatan-jabatan penting kekaisaran bukan berdasarkan rekam jejak, melainkan berdasarkan kemampuan membual, yang membuat birokrasi dan keuangan negara kacau balau.
Memutus Rantai Sanjungan
Pada tingkat tatanan sosial, ketergantungan pada buzzer dan penjilat memicu erosi kepercayaan publik yang sangat akut.
Masyarakat modern bukanlah konsumen informasi yang pasif. Ketika realitas pahit di lapangan—seperti melambungnya harga bahan pokok, sulitnya mencari lapangan kerja, atau buruknya layanan kesehatan—bertolak belakang secara ekstrem dengan narasi keharuman pemerintah yang digaungkan para buzzer di media sosial, terjadilah jurang persepsi (reality gap) yang menganga.
Ketidaksesuaian yang dipaksakan ini lambat laun menghancurkan legitimasi moral pemerintah.
Masyarakat berhenti percaya pada data resmi negara, mengabaikan imbauan pemerintah, dan tumbuh dalam apatisme politik yang berbahaya.
Memulihkan tata kelola pemerintahan dari cengkeraman penjilat dan pasukan buzzer membutuhkan langkah pembenahan yang mendasar dan tegas.
Perlunya sistem meritokrasi dalam birokrasi harus ditegakkan kembali secara ketat melalui seleksi terbuka yang transparan dan melibatkan pihak independen.
Di sisi lain, harus ada penghentian dan audit secara ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa influencer atau buzzer politik yang bertujuan membingkai narasi searah.
Terakhir, pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk membuka ruang dialog yang aman bagi kritik masyarakat sipil, tanpa perlu membalasnya dengan serangan siber atau upaya kriminalisasi.
Minimal jangan sampai menyebut para pakar dengan sebutan orang-orang “goblok”. Seorang pemimpin sejati membutuhkan cermin yang jujur untuk melihat kekurangan diri dan pemerintahannya, bukan cermin ajaib yang selalu memberikan pujian palsu demi mengamankan kekuasaan semata.***
0 Tanggapan
Empty Comments