Ada satu pola yang mulai terasa dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga cara berkomunikasi. Dalam beberapa kesempatan, pernyataan-pernyataannya memicu perdebatan.
Mulai dari tudingan bahwa pengamat dibayar untuk mengkritik, klaim memiliki data intelijen tentang pihak-pihak di balik kritik, hingga ajakan untuk “menertibkan” suara yang berbeda.
Semua ini muncul di ruang publik dengan nada yang cukup keras. Bahkan, di forum global seperti World Economic Forum (2026), ia membandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan distribusi harian McDonald’s. Sebuah perbandingan yang bagi sebagian orang terasa tidak nyambung, meski dimaksudkan untuk menunjukkan skala.
Masalahnya bukan sekadar apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dipersepsikan. Ketika wacana datang hanya dari satu pihak, ruang dialog akan mendadak sempit. Publik tidak diberi cukup ruang untuk melihat sisi lain.
Misalnya, ketika pengamat dianggap punya kepentingan finansial, pertanyaannya sederhana: “Apakah semua kritik memang tidak tulus?” dan “Apakah ada persoalan yang perlu didengar?” Dalam demokrasi, satu suara tidak pernah cukup. Bahkan, kebenaran sering lahir dari perdebatan panjang. Jika hanya satu sumber informasi yang dominan, maka yang hilang bukan hanya kritik, tetapi juga kualitas kebijakan itu sendiri.
Dominasi Narasi
Seorang pemimpin pada dasarnya tidak dituntut untuk selalu menjawab semua kritik. Tidak harus reaktif terhadap setiap opini. Justru di situlah letak kedewasaan. Banyak pemimpin dunia memilih diam ketika diserang, lalu menjawab dengan kerja.
Contohnya bisa dilihat pada Lee Kuan Yew (Singapura). Ia dikenal keras, tetapi tidak banyak berdebat di ruang publik. Fokusnya pada hasil. Angela Merkel (Jerman) terkenal tenang dan minim retorika, namun kebijakannya berdampak luas. Mereka paham bahwa energi pemimpin terbatas. Terlalu banyak bicara justru menguras fokus.
Di Indonesia sendiri, kritik bukan hal baru. Sejak era reformasi, kritik menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Bahkan di masa Joko Widodo, kritik datang hampir setiap hari. Mulai dari isu infrastruktur, utang negara, hingga proyek-proyek besar. Namun yang menarik, Jokowi jarang merespons dengan nada konfrontatif. Ia lebih sering membiarkan waktu dan hasil kerja menjawab.
Meski demikian, bukan berarti tanpa kekurangan. Banyak program di era Jokowi yang terlihat besar di awal, tetapi kurang kuat di akar. Contohnya pembangunan sejumlah bandara di daerah yang akhirnya sepi penumpang. Secara visual, proyek itu megah, tetapi secara ekonomi belum tentu efektif.
Ada juga program kartu-kartu bantuan sosial yang masif, namun sering dikritik karena lebih bersifat jangka pendek. Bahkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol ambisi besar yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya terlihat besar, tetapi harus kuat secara konsep dan berkelanjutan.
Dari sini kita bisa melihat pola yang sama. Ketika fokus terlalu besar pada pencitraan atau narasi, substansi sering tertinggal. Itu menjadi tantangan bagi pemimpin hari ini, siapa pun orangnya. Tugasnya bukan hanya melanjutkan, tetapi juga memperbaiki. Bukan sekadar membuat program besar, tetapi memastikan dampaknya nyata dan bertahan lama. Pemimpin harus membangun fondasi, bukan sekadar membuat gebrakan.
Kata Lebih Cepat dari Kerja
Banyaknya pernyataan Prabowo Subianto justru membuka ruang tafsir yang luas. Ketika ia mengklaim keberhasilan program hingga 99 persen, misalnya, publik tidak langsung percaya. Angka yang terlalu sempurna sering menimbulkan kecurigaan.
Ketika ia membela programnya dengan mengatakan dulu dihina kini dinikmati, itu terdengar defensif. Seolah ada kebutuhan untuk terus membuktikan diri. Padahal, kepercayaan publik tidak dibangun dari pembelaan, melainkan dari konsistensi.
Contoh lain bisa dilihat pada produk teknologi. Banyak startup gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena terlalu sibuk promosi tanpa produk yang matang. Mereka berbicara besar di awal, tetapi tidak mampu memenuhi harapan. Akibatnya, kepercayaan hilang. Hal yang sama bisa terjadi dalam politik. Ketika harapan dibangun terlalu tinggi melalui kata-kata, risiko kekecewaan juga semakin besar.
Di sisi lain, kritik yang muncul seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan ancaman. Kritik bisa menjadi alat evaluasi. Bahkan, banyak inovasi lahir dari kritik. Jika semua kritik dibungkam, yang terjadi adalah stagnasi. Negara berjalan tanpa koreksi. Itu berbahaya.
Pemimpin yang kuat justru adalah mereka yang tahan terhadap kritik, bukan yang alergi. Mereka mampu menyaring, bukan menolak. Karena pada akhirnya, tidak semua kritik harus diterima, tetapi semua kritik perlu didengar.
Terlalu banyak bicara juga bisa menjadi sinyal lain. Bisa jadi itu tanda kebingungan. Ketika arah belum jelas, narasi menjadi alat untuk menutupinya. Ketika hasil belum terlihat, kata-kata digunakan untuk mengisi “kekosongan”. Ini bukan tuduhan, tetapi pola yang sering terjadi dalam beberapa kepemimpinan.
Padahal, ada pilihan yang lebih sederhana: kurangi bicara, perbanyak kerja. Biarkan hasil yang menjelaskan. Karena dalam jangka panjang, publik tidak mengingat apa yang dikatakan pemimpin, tetapi apa yang dirasakan.
Di tengah dinamika politik hari ini, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering berbicara, melainkan seberapa nyata hasilnya. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan musuh yang harus dibungkam. Ketika seorang pemimpin terlalu sibuk mengatur wacana, ada risiko ia kehilangan fokus pada substansi.
Mungkin sudah saatnya kembali ke prinsip sederhana: bekerja dalam diam, memberi dampak tanpa banyak klaim, dan membiarkan hasil menjadi jawaban paling kuat.
0 Tanggapan
Empty Comments