Buku Menembus Benteng Tradisi – 12

Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab II berjudul “Jawa Timur Awal Abad ke-20”, sebagian halaman 25 dan 26.

Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 11

***

Halaman 25

Pada 1859, Belanda mensyaratkan kepada setiap jamaah haji memperlihatkan uang sebesar f500 (lima ratus gulden), jumlah yang amat besar untuk kepentingan pelayaran. Peraturan itu juga menetapkan bahwa mereka yang telah kembali mengerjakan ibadah haji harus diuji mengenai Mekah dan Islam. Bagi yang lulus berhak menyandang gelar haji di belakang namanya.(33) Tampaknya ujian tersebut digelar dalam rangka menghadang pengaruh haji, karena pemerintah memiliki otoritas dalam menentukan kelulusan.

Kebijakan tersebut mendapat kritik tajam dari Snouck Hurgronje. Penasehat pemerintah Belanda ini menilai bahwa kebijakan tersebut tidak masuk akal, karena berdasarkan pengalamannya bermukim di Mekah, pada 1885, ia melihat … “banyak (dari Jama’ah itu) yang kembali pulang sebagaimana ia pergi, yaitu sebagai kambing …”(34)

Secara implisit, kritik Hurgronje tersebut memberikan penjelasan bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Islam.(35) Akhirnya, peraturan tersebut dicabut pada 1902, sedangkan ketetapan bahwa tiap jama’ah haji harus memperlihatkan uang f.500 dihapus pada 1905.

Halaman 26

Snouck Hurgronje adalah ilmuwan Belanda tentang Islam di era politik etis yang nasehat-nasehatnya menjadi referensi bagi penetapan kebijakan kolonial. Analisis logis Hurgronje mengklasifikasikan Islam ke dalam dua bagian, yakni Islam religius dan Islam politik.(36)

Selanjutnya, dari kedua model Islam tersebut diderivasikan tiga kategori, yakni bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial, dan bidang politik. Masing-masing kategori tersebut mengandaikan penanganan yang berbeda. Kebijakan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Islam polietiek.(37)

Terhadap yang pertama, Hurgronje menawarkan suatu sikap toleransi yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan, kendati dalam praktiknya pemerintah kolonial menyokong Kristenisasi dan selalu turut campur tangan dalam persoalan internal keagamaan. Hurgronje menyadari betul bahwa restriksi dalam persoalan ibadah murni berlawanan secara diametral dengan kebebasan pribadi yang termaktub dalam konstitusi Belanda.(38)

Ia juga meyakinkan bahwa agama Islam bukan merupakan ancaman serius bagi kekuasaan pemerintah kolonial, dan bahwa toleransi merupakan prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial-politik. Menurutnya, umat Islam secara perlahan-lahan akan meninggalkan agamanya.

Pandangan Hurgronje tersebut merupakan hasil pergumulan dan penelitian lapangan di Arab (1885), Jawa (1889-1890), dan Aceh (sejak 1891). Cakrawala pengetahuannya tentang Islam membuat pemerintah kolonial tidak mengabaikan segala bentuk masukan dalam menghadapi dan menjinakkan Islam.

Kedua, bidang sosial, seperti perkawinan dan waris, diperlakukan layaknya ibadah murni. Pelaksanaan perkawinan dan waris secara Islam bukan merupakan persoalan yang patut dicurigai dan dilarang. Ketiga, yaitu dalam hal Pan-Islam, Hurgronje menyarankan untuk bertindak tegas.

Setiap usaha yang mengarah pada upaya membangkitkan kekuatan Islam politik dianggap subversif dan mengganggu ketertiban sosial. Bahkan, ia menilai gegabah andaikata pemerintah tidak dengan cepat mengatasinya.

***

Buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggotanya adalah Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Sementara konsultannya adalah M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.