Data Muhammadiyah: Antara Amanah dan Celah yang Belum Tertutup

Muhammadiyah memiliki ratusan ribu data yang tersebar di ribuan Amal usaha Muhammadiyah (AUM). Data itu mencakup mulai dari mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTMA), siswa Sekolah/Madrasah, rekam medis pasien di rumah sakit PKU, hingga identitas warga persyarikatan.

Sayangnya semua data itu tersebar di ribuan sistem informasi yang dikelola secara mandiri, tanpa standar keamanan bersama. Ini merupakan potret nyata tantangan yang dihadapi Muhammadiyah hari ini, yaitu soal tata kelola yang masih terfragmentasi.

Sebagai organisasi yang menaungi ribuan AUM di seluruh Indonesia, Muhammadiyah memiliki keunikan struktural yang bersifat federatif.

Setiap unit baik itu sekolah, kampus, rumah sakit, klinik, hingga lembaga sosial mengelola sistem informasinya secara otonom sesuai kapasitas dan kebutuhan lokal.

Pola ini mencerminkan watak organisasi yang menjunjung tinggi kemandirian. Namun tanpa arah dan standar bersama, kemandirian yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi menjadi celah kerentanan.

Fragmentasi Digital dan Ilusi Keamanan Penelitian yang penulis lakukan melalui tinjauan literatur konseptual terhadap dokumen standar internasional dan normatif organisasi mengonfirmasi bahwa fragmentasi tata kelola keamanan data merupakan persoalan nyata dalam ekosistem pendidikan Muhammadiyah.

Tingkat kesadaran dan kesiapan keamanan data antar amal usaha sangat beragam. Ada yang telah menerapkan pengamanan berlapis, tetapi tidak sedikit yang masih mengelola data secara minimal dan reaktif.

Akibatnya, keamanan data sering dipersepsikan sebagai urusan teknis unit TI semata, bukan sebagai bagian dari kepemimpinan dan kebijakan strategis organisasi.

Sistem yang tampak aman di satu unit belum tentu aman secara organisasional. Satu titik lemah di satu amal usaha berpotensi berdampak pada reputasi Muhammadiyah secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, keamanan data sesungguhnya adalah persoalan kolektif, bukan hanya teknis. Ancaman ini bukan sekadar hipotetis semata.

Pada awal 2026, dugaan kebocoran data mahasiswa dari belasan perguruan tinggi Indonesia, termasuk dua yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, ramai diperbincangkan setelah data diduga diperjualbelikan di dark web.

Kasus ini belum seluruhnya terkonfirmasi secara resmi, namun sudah cukup menjadi peringatan keras bahwa tidak ada institusi pendidikan yang kebal dari ancaman siber.

Standar Global, Konteks Lokal Di tingkat global, standar seperti ISO/IEC 27001:2022 telah dikembangkan untuk membantu organisasi mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis.

Standar ini menetapkan kerangka manajemen keamanan informasi berbasis risiko yang mencakup kebijakan, kontrol teknis, hingga audit berkala.

Namun, menerapkannya secara kaku dan seragam jelas tidak realistis bagi Muhammadiyah yang memiliki keragaman kapasitas, budaya kerja, dan kesiapan teknologi yang sangat lebar antarunit.

Penelitian penulis menawarkan jalan tengah: model centralized policy and distributed execution (kebijakan terpusat, pelaksanaan terdistribusi). Model ini mensintesiskan prinsipprinsip ISO/IEC 27001:2022 dengan nilai-nilai Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).

Artinya, PP Muhammadiyah atau majelis terkait menetapkan kerangka kebijakan dan standar minimum bersama, sementara setiap amal usaha diberi fleksibilitas untuk mengimplementasikannya sesuai konteks dan kapasitasnya masing-masing.

ISO/IEC 27001:2022 memberi kerangka teknis: apa yang harus dilindungi, bagaimana mengaudit, dan di mana batas risikonya.

Sementara PHIWM memberi fondasi etis: mengapa data harus dijaga, kepada siapa kita bertanggung jawab, dan atas dasar nilai apa kebijakan itu dibangun.

Tanpa ISO, tata kelola Muhammadiyah kehilangan struktur. Tanpa PHIWM, ia kehilangan jiwa kemuhammadiyahannya.

Keamanan Data sebagai Amanah Keistimewaan pendekatan ini terletak pada integrasinya dengan landasan nilai Muhammadiyah. Dalam kerangka PHIWM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab.

Data mahasiswa, pasien, dosen, dan warga persyarikatan bukan sekadar file digital. Ia adalah titipan yang menyangkut hak dan martabat manusia. Kelalaian menjaganya bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi pengingkaran terhadap amanah.

Prinsip keadilan dalam PHIWM juga menuntut agar akses dan pemanfaatan data diatur secara proporsional: tidak disalahgunakan, tidak diperjualbelikan, dan tidak melahirkan ketimpangan digital.

Sayangnya, nilai-nilai luhur ini sering berhenti pada tataran normatif. Tantangan ke depan adalah menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan praktik tata kelola yang nyata, bukan sekadar jargon moral.

Dari Kajian Menuju Kebijakan Nyata Fondasi ilmiahnya sudah ada. Model tata kelola terfederasi yang mengintegrasikan lapisan kepemimpinan strategis hingga pelaksanaan teknis di tingkat unit pendidikan sudah dirumuskan.

Langkah konkret yang realistis mencakup: penyusunan kerangka kebijakan keamanan data di tingkat persyarikatan, penetapan standar minimum yang terukur, pengembangan layanan keamanan bersama (shared security services), serta penguatan kapasitas SDM TI di seluruh amal usaha.

Profesionalisme dalam mengelola teknologi informasi tidak hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga soal integritas dan tanggung jawab moral.

Pendekatan kolaboratif ini dapat dimulai tanpa harus membangun sistem mahal di semua unit secara bersamaan. Pertanyaannya bukan lagi “apakah ini penting?”, melainkan “siapa di Muhammadiyah yang berani mengambil tanggung jawab ini dan kapan dimulai?”

Menjaga Kepercayaan di Era Digital Pada akhirnya, keamanan data adalah soal kepercayaan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial terbesar Muhammadiyah.

Di era digital, kepercayaan itu dijaga bukan hanya melalui dakwah dan amal sosial, tetapi juga melalui kesungguhan organisasi dalam melindungi data dan privasi warganya.

Jika Muhammadiyah mampu membangun tata kelola keamanan data yang berlandaskan nilai, adaptif terhadap realitas organisasi, dan berpijak pada kesadaran kolektif, maka keamanan digital akan menjadi bagian dari ikhtiar nyata membangun Islam berkemajuan di era teknologi. (*)

Catatan: Artikel ini diadaptasi dari penelitian penulis yang telah dipublikasikan: Suprayitno, A. (2026). Model Tata Kelola Keamanan Data pada Ekosistem Pendidikan Muhammadiyah: Sintesis ISO 27001:2022 dan Nilai PHIWM. Peradaban Journal https://doi.org/10.59001/pjier.v4i1.803 of Interdisciplinary Educational Research.