Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab V berjudul “Muhammadiyah Masa Kebangkitan (1956-2004)”, halaman 234 s/d sebagian 237.
Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 77
***
Halaman 234
Selain amal usaha di bidang pendidikan, sejak Muktamar Palembang pada 1956, Muhammadiyah terus mengembangkan amal usaha di bidang kesehatan. Sampai dengan 2004, di Jawa Timur terdapat 23 Rumah Sakit dan Rumah Sakit Anak dan Bersalin; 125 Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang berada dalam naungan Persyarikatan. Juga 35 panti asuhan anak yatim dan satu panti wreda, yakni Panti Tresna Wreda Muhammadiyah di Probolinggo.
Seluruh amal usaha bidang kesehatan bermula dari yang kecil dan sederhana. Sebagian kemudian menjadi besar secara bertahap berkat ketekunan pengelolanya dan tentu saja dukungan masyarakat. RS di Ponorogo sebagai satu contoh. RS Aisyiyah Diponegoro bermula dari balai kesehatan yang didirikan pada 1962.
Pada masa-masa tersebut kondisi umat Islam secara umum, khususnya warga Muhammadiyah yang oleh pihak-pihak yang pobi terhadap Islam (Islamophobia), sangat memprihatinkan. Muhammadiyah dituduh sebagai “sarang” tokoh-tokoh kontra revolusi, Masyumi. Tuduhan tersebut justru mengentalkan solidaritas umat. Warga Muhammadiyah menjawab tuduhan itu dengan melaksanakan secara konsekuen sesanti atau semboyan “sedikit bicara, banyak kerja”, dan “siapa menanam akan mengetam.”
Di tengah kesulitan terpaan ekonomi dan badai politik yang dahsyat, didasarkan pada niat yang ikhlas dalam mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah, pada 16 Januari 1962 atas prakarsa Bagian PKO Muhammadiyah Ponorogo di bawah pimpinan A. Mu’in Siroj, didirikanlah RS Bersalin Aisyiyah di Jl. Diponegoro No. 23 Ponorogo. {133} Pembiayaan, perlengkapan diperoleh secara “urunan”, pinjaman warga Muhammadiyah Ponorogo dan mebeler kredit dari Toko Mebel Aling, Ponorogo. Karena lokasinya terlalu jauh dari rumah penduduk, maka
Halaman 235
pasiennya hanya sedikit sehingga setiap akhir bulan mengalami defisit. Kondisi ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa RS adalah lembaga sosial yang membantu kaum lemah.
Untuk mengatasinya, selain mencari pinjaman dari warga yang mampu dan peduli, warga Aisyiyah menggiatkan metode jimpitan bagi warga (mulai 1966) untuk membantu keuangan RS. Kegigihan itu membuahkan hasil, dan mulai 1967 pengelola RS mulai dapat menyisihkan sisa lebih dari pendapatannya. Lebih dari itu sampai 1979, RS menyisihkan saldo sekitar Rp. 500.000,- yang digunakan sebagai modal membangun gedung RSB di atas lahan milik Muhammadiyah sendiri di Jl. Diponegoro.
Pembangunan gedung RSB Diponegoro memakan waktu sekitar 2 tahun, dan selesai pada Oktober 1981. Sejak itu pihak RS memiliki saldo lebih yang terus meningkat hingga mampu menambah sarana paramedis yang diperlukan, menambah dokter konsultan, ahli kandungan dan ahli anak.
Pada tahun 1983 mulai dibangun ruangan baru untuk pelayanan bayi atau anak yang memerlukan opname atau rawat inap. Berkat perkembangan yang dicapai untuk melengkapi RSB kemudian didirikan Balai Kesehatan.
Sementara pembangunan fisik dilanjutkan sampai 1988. Pada 1992 diperoleh izin tetap bagi penyelenggaraan RSB Aisyiyah Diponegoro, {134} dan izin tetap penyelenggaraan bagi Balai Pengobatannya. {135} Sampai 1997 di lingkungan RSB Aisyiyah Diponegoro terdapat beberapa institusi: BP, RB dan BKIA Aisyiyah Diponegoro, yang kemudian diintegrasikan dalam suatu rumah sakit yang konprehensif, yaitu Rumah Sakit Khusus Aisyiyah Diponegoro, {136} dan pada 2002 statusnya naik menjadi rumah sakit umum dengan nama Rumah Sakit (RS) Aisyiyah Diponegoro Ponorogo. {137}
Pada 1972, ketika perkembangan RS Aisyiyah di Jl. Diponegoro kurang menggembirakan karena lokasinya cukup jauh dari masyarakat, muncul gagasan untuk memanfaatkan lahan milik Muhammadiyah di Jl. Dr. Sutomo, yang lokasinya sangat strategis. Gagasan tersebut disahkan Musyda ‘Aisyiyah Ponorogo, dan pembangunannya dimulai pada 14 November 1974. Pada tahun itu pula PP Aisyiyah dan PWA Jawa Timur melakukan peninjauan ke Ponorogo. Tahun berikutnya, yaitu 1 Maret 1975, RS Aisyiyah Dr.
Halaman 236
Sutomo diresmikan Bupati Ponorogo R. Soemadi. Menyambut perkembangan RSB Aisyiyah Dr. Sutomo, Pemerintah memberikan bantuan berupa perizinan para dokter di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk berpraktek dan menjadi konsultan di RSB tersebut. {138}
Pada 1994 RSB Aisyiyah Dr. Sutomo meningkat statusnya menjadi RSU berdasarkan surat ijin sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur. {139} Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI sejak 1997 RSU Aisyiyah Dr. Sutomo secara resmi menjadi salah satu rumah sakit umum di Ponorogo. {140}
Contoh lain ialah perkembangan lembaga kesehatan di Gresik. Pada 1969 Muhammadiyah Gresik mendirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Aisyiyah yang lokasinya masih berpindah-pindah. Selanjutnya pada 1979 BKIA Aisyiyah tersebut ditingkatkan fungsinya menjadi Rumah Bersalin (RB), menempati gedung milik sendiri di Jl. Sidujoyo No. 4, dan diresmikan pada 23 Jumadil Awal 1339 H/21 April 1979.
Perkembangan berikutnya pada 1996 RB naik tingkat menjadi menjadi Rumah Sakit Anak & Bersalin (RSAB) Muhammadiyah Gresik dengan izin sementara pengelolaan dari Kanwil Depkes Jawa Timur sejak tanggal 21 September 1996 hingga 21 September 1997. Izin itu kemudian diperpanjang lagi selama setahun. Terhitung mulai 21 September 1998 hingga RSAB Gresik tengah berusaha keras untuk menaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum (RSU). Seperti diketahui RSAB berada di dua lokasi, yaitu di Jl. Sindujoyo No. 4, dan di Jl. KH Kholil No. 88. {140}
Pola perkembangan yang sama bisa dilihat di Lamongan. Di antara beberapa amal usaha di Kabupaten Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan merupakan amal usaha paling monumental. Rumah sakit ini awalnya adalah Balai Pengobatan yang memberikan pelayanan BKIA, persalinan, perawatan, dan obat-obatan.
Rumah sakit megah ini dibangun secara swadaya dari para aghniya (orang kaya) Muhammadiyah. Rumah Sakit ini telah menarik perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Sejumlah tokoh telah mengunjunginya, antara lain M. Amien Rais, A.Syafi’i Ma’arif, Din Sjamsuddin, Ir. H. Azwar Anas (Menko Kesra) dan A. Malik Fadjar (Menteri Agama). Tumbuh dari kecil dan berkembang menjadi besar tampaknya merupakan ciri amal usaha Muhammadiyah. Dengan
Halaman 237
pola seperti itu berdirilah rumah sakit Muhammadiyah di Malang, Kediri, Probolinggo, Banyuwangi, Madiun, Blitar, Surabaya, Tuban, Sidoarjo dan lain-lain.
Di bidang ekonomi, Muhammadiyah juga mengembangkan amal usaha. Pada 1990-an telah berdiri BPR/BPRS di Ponorogo, Gresik dan Pasuruan. Berkembang juga koperasi dan Baitut Tamwil Muhammadiyah. Di Bojonegoro dibangun SPBU pada 2002. Semuanya berfungsi meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung gerakan Persyarikatan. Di samping itu, aset Persyarikatan lainnya terus bertambah, seperti masjid dan mushalla yang bertebaran di seluruh wilayah Jawa Timur.
***
Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.
0 Tanggapan
Empty Comments