Mengapa Muhammadiyah Berakar Kuat di Desa-Desa Bengkulu Kolonial?

Perjalanan menelusuri sejarah Muhammadiyah membawa kami pada kepingan cerita masa lalu yang tersimpan rapi di pedalaman.

Di Desa Kalbang, kejayaan itu masih terekam jelas dalam ingatan Zuldarmawi, seorang sesepuh sekaligus generasi ketiga dari perintis Muhammadiyah di desa tersebut.

“Tahun 1930-an, Muhammadiyah di sini sangat maju. Kami punya sekolah dan balai pertemuan sendiri,” kenangnya saat kami bertandang ke kediamannya.

Sejarah mencatat bahwa syiar Muhammadiyah di Kalbang bermula dari sebuah kisah akulturasi yang manis.

Kakek Zuldarmawi, seorang perantau dari Minangkabau, mempersunting putri tokoh terpandang di desa ini.

Pernikahan tersebut menjadi jembatan bagi masuknya gagasan pembaruan Islam hingga akhirnya Muhammadiyah mampu mendirikan masjid dan pusat kegiatan sendiri.

Bukti otentik berupa SK Hoofdbestuur Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1930 menegaskan bahwa Groep Kalbang telah diakui secara resmi sejak era kolonial.

Perjalanan berlanjut lebih jauh ke pedalaman Kabupaten Lebong, tepatnya di Desa Ujung Tanjung.

Di sana, kami disambut oleh Pak Wahirudin, pria bugar berusia hampir 80 tahun yang menyimpan kebanggaan besar terhadap organisasi ini.

Di desa ini, Muhammadiyah menunjukkan inklusivitasnya.

Meski pada awalnya tidak memiliki masjid sendiri, masyarakat setempat menerima dakwah Muhammadiyah dengan tangan terbuka, bahkan ritual ibadah di masjid desa pun mengikuti “caro Muhammadiyah“.

Keunggulan utama Muhammadiyah di Ujung Tanjung terletak pada sektor pendidikan.

Hingga kini, sekolah Muhammadiyah tetap menjadi primadona dan pilihan utama para orang tua dibandingkan sekolah negeri di sekitarnya.

“Orang tua lebih percaya menitipkan anaknya untuk dididik oleh Muhammadiyah,” ujar Pak Wahiruddin bangga sambil melangkah menuju sekolah yang terletak di belakang rumahnya.

Kedalaman akar sejarah di desa kecil ini pun terbukti saat Ujung Tanjung terpilih menjadi tuan rumah ajang bergengsi, Konferensi Muhammadiyah Benkoelen, pada tahun 1936.

Jejak Muhammadiyah kian meluas hingga ke bagian selatan Bengkulu, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Palak Siring, Kedurang.

Luar biasanya, pada tahun 1938, daerah ini telah berhasil naik tingkat dari status Ranting menjadi Cabang Muhammadiyah Palak Siring.

Momen bersejarah terjadi saat desa ini menjadi tuan rumah Konferensi Daerah Muhammadiyah Benkoelen.

K.H. Mas Mansyur, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah, sengaja datang dari Yogyakarta.

Selain menyambangi Bung Karno yang sedang dalam masa pengasingan di Bengkulu, beliau pun hadir langsung memberikan suntikan semangat bagi para kader di Palak Siring.

Tak hanya di situ, panji-panji Muhammadiyah juga berkibar di desa-desa lain seperti Padang Manis, Napal Putih, Ulu Kinal, Luas, hingga Embong Panjang.

Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan sosiologis yang mendalam.

Muhammadiyah secara teoritis dikenal sebagai organisasi perkotaan yang lekat dengan kaum pedagang dan intelektual.

Sebagai gerakan modernis, Muhammadiyah sering diposisikan berseberangan dengan kaum tradisionalis yang biasanya mendominasi wilayah pedesaan.

Jika merujuk pada pemikiran Alex Inkeles dan David Smith, masyarakat modern dicirikan oleh:

• Keterbukaan dan kemampuan membentuk opini terhadap isu lingkungan.
• Orientasi pada masa depan (progresif) alih-alih terpaku pada masa lalu.
• Berpikir rasional dan percaya bahwa manusia mampu mengelola lingkungan melalui perhitungan yang matang.

Sebaliknya, masyarakat desa sering kali dicitrakan lebih tertutup, memegang teguh tradisi secara kaku, berpikir mistis, dan cenderung fatalistik.

Lantas, mengapa gerakan yang membawa napas rasionalitas dan modernitas ini bisa diterima dengan begitu hangat oleh masyarakat pedalaman Bengkulu pada masa itu?

Fenomena ini menuntut kita untuk melihat lebih jauh, baik dari sisi strategi dakwah Muhammadiyah maupun dinamika unik yang terjadi di dalam kondisi sosial pedesaan itu sendiri.

Penelitian mengenai eksistensi Muhammadiyah di pedesaan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa sarjana, seperti Abdul Munir Mulkhan (2000) dan Kim Hyung Jun (2017).

Namun, temuan mereka umumnya merujuk pada kehadiran Muhammadiyah pada masa pasca-kemerdekaan atau periode yang mendekati kemerdekaan.

Hal inilah yang membuat fenomena di Bengkulu menjadi sangat menarik untuk dikaji.

Berbeda dengan wilayah lain, Muhammadiyah di Bengkulu justru telah merambah ke pelosok desa sejak awal masa masuknya.

Berkembang pesatnya Muhammadiyah di pedesaan Bengkulu merupakan implikasi nyata dari fase perkembangan organisasi yang sangat masif pada tahun 1930-an (Alfian: 1989).

Fakta ini menunjukkan bahwa strategi dakwah Muhammadiyah pada masa kolonial di Bengkulu memiliki daya jangkau yang melampaui sekat perkotaan lebih awal dari yang diperkirakan.

Tahun Awal Muhammadiyah di Bengkulu

Kehadiran resmi Muhammadiyah di Bengkulu ditandai dengan terbitnya Besluit nomor 150 pada 23 Juli 1928 oleh Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah Yogyakarta.

Momentum bersejarah ini diresmikan oleh Yunus Anis sebagai utusan pusat dan AR Sutan Mansyur, tokoh karismatik dari Minangkabau yang dikenal sebagai “Imam Muhammadiyah di Sumatera”.

Dalam waktu singkat, gerakan ini menyebar masif ke seluruh wilayah Keresidenan Bengkulu, mulai dari Curup, Kepahiang, hingga Seluma dan Manna.

Namun, ekspansi ini tidak berjalan mulus karena harus berhadapan dengan tembok kecurigaan dari berbagai pihak.

Kehadiran Muhammadiyah memicu kekhawatiran di kalangan elit birokrasi tradisional seperti Pasirah dan Demang, serta elit agama lokal (Imam Masjid).

Mereka memandang gerakan pembaharuan ini sebagai ancaman terhadap tatanan adat dan otoritas keagamaan yang telah lama mapan.

Situasi kian memanas dengan hadirnya Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), partai politik radikal dari Minangkabau.

Perdebatan tajam mengenai khilafiyah (perbedaan paham keagamaan) antara Kaum Muda dan Kaum Tua membuat Muhammadiyah ikut terseret dalam pusaran konflik karena dianggap berada dalam barisan pemikiran yang sama dengan PERMI.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda, khususnya di bawah kepemimpinan Residen Groeneveldt (1932–1936), menaruh kecurigaan besar terhadap Muhammadiyah.

Pemerintah khawatir bahwa organisasi yang bersifat nasional dan lintas suku ini sewaktu-waktu dapat berbalik menjadi kekuatan perlawanan politik yang membahayakan stabilitas kolonial.

Awal kehadiran Muhammadiyah di Bengkulu dipenuhi tantangan berat berupa pengawasan ketat dan tindakan represif pemerintah kolonial.

Kantor Muhammadiyah Bengkulu sempat digeledah polisi, sementara di Kepahiang, kegiatan Tabligh dilarang keras.

Puncak tekanan terjadi saat Residen Groeneveldt menjabat, di mana Muhammadiyah mengalami berbagai intimidasi:

• Pengawasan ketat saat Konferensi Daerah di Manna tahun 1933.
• Penangkapan terhadap guru-guru Muhammadiyah di Bintuhan dan ancaman pembubaran sekolah Muhammadiyah.
• Kriminalisasi terhadap anggota Hizbul Wathan di Curup dan Kedurang.
• Teror secara fisik dan psikis juga dialami para murid, hingga pemenjaraan guru dadn anggota Muhammadiyah dengan tujuan melemahkan semangat organisasi.

Meskipun ditekan secara sistematis, Muhammadiyah menunjukkan resiliensi luar biasa.

Mereka tidak membalas dengan kekerasan, melainkan tetap fokus pada penguatan Amal Usaha.

Sikap teguh ini justru mengundang simpati masyarakat luas, sehingga pada tahun 1935, ketegangan perlahan mereda.

Kehadiran Muhammadiyah tidak hanya memicu pergumulan dengan elite tradisional, tetapi juga melahirkan kompetisi pendidikan yang sehat.

Masyarakat Bengkulu, yang saat itu mengidentifikasi Muhammadiyah sebagai organisasi “urang Minang“, terpacu untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri.

Lahirnya “Djamiatoel Chair” —sebagaimana yang diwartakan “Sinar Deli” pada 21 April 1931— menjadi bukti kemandirian Putra Bengkulu.

Lembaga ini mendapatkan sambutan hangat dan mampu bertahan sebagai pilar pendidikan lokal hingga kedatangan Jepang.