Salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, yakni Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), menggelar Rapat Kerja pada Senin (1/6/2026) di Pusat Dakwah Muhammadiyah Surabaya, Jalan Wuni No. 9 Surabaya.
Dalam sambutannya, Ketua LHKP Kota Surabaya yang juga anggota DPRD Kota Surabaya dari PAN, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyampaikan harapannya agar rapat kerja tersebut mampu melahirkan program-program strategis yang berdampak bagi kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya.
“Semoga rapat kerja ini menghasilkan program-program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya. Rapat kerja ini diadakan setiap tahun sebagai sarana mengaktualisasikan program agar menjadi kenyataan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, LHKP memiliki peran penting sebagai pusat kajian pemikiran, kebijakan publik, politik kebangsaan, serta advokasi sosial yang dapat menjadi jembatan perjuangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Sementara itu, Wakil Ketua PDM Kota Surabaya yang membidangi politik, M. Arif AN, SH., MH., menegaskan bahwa peran LHKP dalam mengawal kebijakan publik harus semakin diperkuat.
Menurutnya, isu keadilan sosial, lingkungan hidup, tata kota, perlindungan buruh, pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan kesehatan perlu menjadi perhatian serius.
“Peran LHKP dalam penegakan keadilan sosial, lingkungan dan tata kota, perlindungan buruh, memperjuangkan UMKM, pendidikan, dan kesehatan, khususnya terkait kebijakan pembangunan Kota Surabaya, harus menjadi perhatian serius. Masih adanya banjir dan jalan berlubang menunjukkan bahwa persoalan masyarakat perlu terus dikawal bersama,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua LHKP Jawa Timur, Dr. Mukayat, menekankan pentingnya penguatan kaderisasi Muhammadiyah dalam bidang kebangsaan.
Menurutnya, LHKP ke depan harus mampu menyiapkan kader-kader terbaik yang dapat berkiprah di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sebagai representasi nilai-nilai Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Harga demokrasi yang mahal dan ongkos politik yang semakin tinggi jangan menjadi halangan bagi kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Saatnya dilakukan inventarisasi dan distribusi kader di sektor eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penguatan sumber daya manusia melalui Sekolah Kebangsaan dan berbagai program kaderisasi lainnya harus terus dikembangkan,” ujar Dr. Mukayat yang baru saja menggantikan almarhum M. Mirdasy, SIP.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja LHKP selama satu tahun ke depan.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, peserta rapat diharapkan mampu menghasilkan berbagai program yang relevan, implementatif, dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Surabaya.
Melalui rapat kerja ini, LHKP PDM Kota Surabaya optimistis dapat mewujudkan program-program yang telah dirancang secara lebih efektif, sehingga mampu memperkuat peran Muhammadiyah dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial, kebangsaan, dan kebijakan publik di Kota Surabaya.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments