Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan terus menambah posisi pimpinan teknologi di jajaran C-suite. Sejak kemunculan Chief Information Officer (CIO) pada 1980-an, berbagai jabatan baru bermunculan, mulai dari Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Security Officer (CISO), Chief Data Officer, Chief Digital Officer, Chief Analytics Officer, hingga yang terbaru Chief AI Officer.
Namun, penambahan posisi tersebut tidak selalu mempercepat transformasi digital. Sebaliknya, banyak perusahaan justru menghadapi tumpang tindih kewenangan, perebutan ruang keputusan, dan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas teknologi dan data.
Masalah itu bukan sekadar asumsi. Studi Thoughtworks bersama MIT Chief Data Officer and Information Quality Symposium terhadap 266 pemimpin teknologi menunjukkan persoalan tersebut cukup serius.
Lebih dari 80 persen responden mengatakan karyawan mereka mengalami kebingungan ketika menentukan departemen yang memiliki kewenangan atas layanan teknologi atau data tertentu.
Bahkan, 30 persen pemimpin teknologi mengaku belum memahami secara jelas batas tanggung jawab mereka dibandingkan dengan eksekutif lain di jajaran C-suite.
Situasi semakin rumit karena perusahaan juga menghadapi persoalan kesiapan sumber daya manusia, politik internal, pembagian kewenangan yang tidak jelas, keterbatasan anggaran, serta tekanan waktu.
Dampaknya terlihat pada kesiapan fondasi data dan AI. Hanya 10 persen pemimpin yang mengaku sangat puas dengan kemampuan data dan AI perusahaan mereka, sedangkan 30 persen menyatakan tidak puas.
AI Memperlebar Tumpang Tindih
Kemunculan AI generatif membuat persoalan tersebut semakin kompleks. CIO, Chief Digital Officer, hingga pimpinan AI dapat memiliki klaim yang sama atas strategi maupun implementasi AI generatif.
Jika tidak diatur dengan jelas, kondisi ini dapat memperlambat pengambilan keputusan sekaligus membuat investasi teknologi tidak efisien. Perusahaan akhirnya memiliki banyak pemimpin dengan keahlian berbeda, tetapi tidak memiliki satu arah yang benar-benar terintegrasi.
Karena itu, sejumlah organisasi mulai mempertimbangkan konsolidasi fungsi teknologi dan data di bawah satu kepemimpinan. Model ini dapat disebut sebagai pemimpin SuperTech.
Pemimpin SuperTech umumnya tetap menggunakan jabatan CIO, tetapi memiliki mandat yang lebih luas. Ia mengoordinasikan fungsi teknologi, data, analitik, keamanan siber, dan AI. Para spesialis di setiap bidang tetap menjalankan keahlian masing-masing, tetapi berada dalam satu garis kepemimpinan yang jelas.
Model tersebut bukan berarti menghapus spesialisasi. Sebaliknya, spesialisasi tetap dipertahankan, tetapi diarahkan melalui satu visi dan strategi yang sama.
Bukan Sekadar Jago Teknologi
Menariknya, pemimpin SuperTech tidak harus menjadi orang yang paling menguasai aspek teknis. Justru kemampuan memimpin dan memahami bisnis menjadi faktor yang lebih menentukan.
Dalam survei tersebut, 85 persen responden menempatkan kemampuan kepemimpinan umum sebagai keterampilan paling penting bagi pemimpin teknologi gabungan. Sebanyak 82 persen menilai strategi dan visi bisnis juga sangat krusial. Sebaliknya, kemampuan eksekusi teknis murni dinilai tidak sepenting dua kemampuan tersebut.
Shamin Mohammad, CIO sekaligus CTO CarMax, menggambarkan pendekatan itu. Menurutnya, pemimpin teknologi harus mampu bertindak sebagai pemimpin bisnis yang memahami arah industri dan kebutuhan perusahaan. Urusan operasional dapat dipercayakan kepada para spesialis yang kompeten di bawah koordinasinya.
Sean McCormack dari First Student juga menilai pengalaman menjalankan implementasi aplikasi standar saja tidak cukup untuk memimpin inovasi teknologi dalam skala yang lebih luas. Eksekutif teknologi harus memahami bagaimana teknologi menciptakan nilai bagi bisnis.
Meski demikian, kemampuan teknis dasar tetap dibutuhkan. Sebastian Klapdor di Vista, misalnya, mencapai posisi CTO setelah berhasil memimpin pengembangan produk data yang memiliki nilai bisnis tinggi. Ia bahkan pernah merakit sendiri perangkat berbasis Arduino untuk menangkap data dari mesin cetak.
Di TIAA, Sastry Durvasula memimpin fungsi teknologi sekaligus layanan klien. Ia menempatkan para ahli AI dan pimpinan TI dari berbagai divisi di bawah koordinasinya untuk memastikan seluruh fungsi bergerak dalam arah yang sama.
Konsolidasi Tetap Punya Risiko
Konsolidasi kepemimpinan teknologi bukan tanpa kritik. Sebagian pimpinan data tidak ingin berada di bawah CIO yang hanya berorientasi pada infrastruktur dan operasi TI.
Scott Hallworth, Chief Data and Analytics Officer di Hewlett-Packard, mengingatkan risiko lain, terutama ketika fungsi digital dan TI digabungkan. Menurutnya, penyatuan tersebut dapat mengurangi mekanisme pengawasan atau check and balance yang penting dalam pengambilan keputusan strategis.
Karena itu, SuperTech bukanlah formula yang otomatis cocok untuk semua perusahaan. Model tersebut membutuhkan mandat yang jelas, struktur akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang tetap sehat.
Namun, satu hal semakin jelas: perusahaan tidak bisa terus membiarkan batas kewenangan di antara para pemimpin teknologi tetap kabur.
Jika konsolidasi belum memungkinkan, perusahaan setidaknya harus memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas teknologi, data, keamanan, digital, analitik, dan AI. Kolaborasi lintas fungsi juga harus dibangun melalui proyek bersama dengan target dan indikator keberhasilan yang terukur.
Pada akhirnya, persoalannya bukan berapa banyak jabatan teknologi yang dimiliki perusahaan. Yang lebih penting adalah apakah seluruh fungsi tersebut bergerak menuju tujuan bisnis yang sama.
Teknologi seharusnya menjadi mesin pencipta nilai, bukan kumpulan fungsi yang saling berebut kewenangan.
Karena itu, perusahaan membutuhkan kepemimpinan teknologi yang mampu menyatukan keahlian, memahami bisnis, dan memastikan setiap investasi digital benar-benar menghasilkan dampak. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments