Seribu Bioskop Desa Saat Rakyat Hidup Susah

Di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau, nilai rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.700 per dolar, serta ancaman pemutusan hubungan kerja yang terus menghantui banyak keluarga, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh sebuah usulan dari DPR.

Bukan tentang upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Bukan pula mengenai kenaikan gaji guru honorer yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Bahkan bukan tentang pembangunan sekolah layak di daerah terpencil yang masih minim fasilitas.

Usulan yang justru muncul adalah pembangunan seribu layar bioskop di desa menggunakan dana APBN 2027.

Tentu saja gagasan tersebut dibungkus dengan narasi yang terdengar menarik. Alasannya untuk mendukung perfilman daerah, mempromosikan budaya lokal, sekaligus memberikan akses hiburan bagi masyarakat desa. Jika gagasan itu terbaca di atas kertas, tentu ini tampak mulia dan progresif.

Namun persoalannya, rakyat hari ini sebenarnya tidak sedang kekurangan hiburan. Yang mereka kekurangan adalah penghasilan yang layak, pekerjaan yang stabil, dan akses hidup yang lebih baik.

Di banyak desa, masih ada orang tua yang kebingungan membayar biaya sekolah anaknya. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji antara Rp1,5 juta hingga Rp2,8 juta per bulan, jumlah yang bahkan sulit mencukupi kebutuhan dasar keluarga.

Tidak sedikit pula sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak: atap bocor, ruang kelas rusak, laboratorium kosong, perpustakaan seadanya, hingga akses internet yang belum tersedia.

Dalam situasi seperti itu, kehadiran bioskop justru terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah diajukan rakyat.

Pertanyaan sederhananya begini: jika penghasilan warga desa masih pas-pasan dan harga sembako terus naik, siapa yang akan rutin membeli tiket bioskop?

Lebih jauh lagi, apakah keberadaan bioskop mampu mengubah masa depan anak-anak desa?

Jawabannya jelas: tidak secara signifikan.

Pendidikan Masih Menjadi Persoalan Utama

Yang benar-benar mampu mengubah masa depan adalah pendidikan yang berkualitas. Guru yang sejahtera dan kompeten. Sekolah yang aman dan layak. Akses buku, teknologi, serta lingkungan belajar yang mendorong anak-anak untuk berpikir kritis dan berkembang.

Indonesia hari ini justru masih menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain.

Pada saat yang sama, angka stunting juga masih tinggi. Banyak anak tumbuh tanpa asupan gizi yang cukup dan pendidikan yang memadai.

Dampaknya tidak hanya membawa pengaruh pada ekonomi keluarga, tetapi juga terhadap kualitas generasi mendatang.

Ironisnya, ketika persoalan sebesar itu belum benar-benar terselesaikan, anggaran pendidikan justru beberapa kali mengalami penyesuaian demi program-program lain.

Namun di saat bersamaan, muncul ide pembangunan bioskop desa menggunakan uang rakyat.

Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah para wakil rakyat benar-benar memahami kebutuhan rakyat yang mereka wakili?

Sebab jika tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka prioritasnya seharusnya jelas.

Negara mestinya fokus memperbaiki pondasi utama kehidupan, yakni pendidikan dan kesejahteraan dasar masyarakat.

Bayangkan jika dana untuk membangun seribu bioskop itu berubah menjadi untuk memperbaiki sekolah rusak, membangun perpustakaan desa, menyediakan internet gratis bagi sekolah terpencil, memberikan beasiswa bagi anak putus sekolah, atau meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Dampaknya tentu akan jauh lebih nyata dan berjangka panjang.

Guru yang baik mampu mengubah satu generasi. Sekolah yang layak dapat memutus rantai kemiskinan. Pendidikan yang kuat akan melahirkan masyarakat yang lebih mandiri, kritis, dan berdaya saing.

Sementara bioskop, pada akhirnya, hanya menawarkan hiburan dalam hitungan jam.

Bukan berarti hiburan tidak penting. Masyarakat juga membutuhkan ruang rekreasi dan akses budaya yang sehat.

Namun, dalam kondisi ekonomi yang masih sulit seperti sekarang, negara perlu memahami skala prioritas.

Ketika banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, pembangunan fasilitas hiburan berskala besar terasa kurang menyentuh akar persoalan.

Ketika rakyat sibuk memikirkan biaya hidup, pendidikan anak, dan harga kebutuhan pokok, sebagian pengambil kebijakan justru sibuk memikirkan proyek hiburan.

Inilah yang membuat sebagian masyarakat merasa bahwa para elite semakin jauh dari realitas kehidupan rakyat sehari-hari.

Padahal masyarakat desa tidak membutuhkan distraksi semata. Mereka membutuhkan kesempatan untuk hidup lebih baik.

Mereka tidak memerlukan gedung bioskop megah jika anak-anak mereka masih kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan masa depan yang layak.

Sebab pada akhirnya, hiburan mungkin bisa membuat seseorang lupa sejenak terhadap kesulitan hidup. Tetapi yang benar-benar mampu mengubah nasib tetaplah pendidikan.***